KORAN MERAPI – Berbagai kalangan mengapresiasi gerak cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mengambil alih tanggung jawab untuk membangun kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan yang rubuh dan terbengkalai selama dua tahun.
Namun di sisi lain, Pramono diminta untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kejadian memalukan ini.
“Ini menjadi sebuah catatan bagi kami. Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan rutin fasilitas pendidikan. Dengan begitu, kerusakan bangunan dapat diketahui dan ditangani lebih dini sehingga kejadian sekolah ambruk tidak terulang di masa mendatang,” ujar Kordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung, dalam keterangan kepada redaksi.
Zuhelmi secara khusus mempertanyakan peran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam memastikan penanganan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat.
“Kami sangat menyayangkan apabila persoalan bangunan sekolah yang sudah ambruk dapat berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian yang cepat dan konkret. Ini bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi menyangkut keselamatan siswa dan keberlangsungan proses pendidikan,” tegasnya.
FSPI menilai pembangunan kembali sekolah tersebut harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem pengawasan, pemeliharaan, dan respons terhadap kerusakan fasilitas pendidikan.
Setelah Gubernur DKI Jakarta menyatakan pembangunan akan dimulai pada awal September 2026, FSPI meminta seluruh jajaran terkait memastikan proses pembangunan berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas konstruksi.
“Kami tentu mengapresiasi ketika gubernur menepati janjinya untuk memulai pembangunan pada awal September. Tetapi pembangunan ini jangan berhenti pada seremoni atau pencitraan. Harus ada pengawasan yang ketat agar dapat selesai sesuai target, sekitar 10 bulan atau paling lambat 12 bulan,” katanya.
FSPI juga mempertanyakan langkah dan kinerja Dinas Pendidikan selama kurun waktu dua tahun sejak bangunan sekolah tersebut ambruk.
“Pertanyaan kami sederhana, selama dua tahun sejak bangunan itu ambruk, apa peran Kepala Dinas Pendidikan? Mengapa penyelesaiannya baru terlihat serius setelah persoalan ini mendapat perhatian publik dan ramai diberitakan media?” ujarnya.
Menurut FSPI, Nahdiana tidak seharusnya baru menunjukkan respons ketika sebuah persoalan telah menjadi sorotan masyarakat. Sistem birokrasi semestinya mampu mendeteksi persoalan sejak awal dan mengambil langkah sebelum kerusakan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Gubernur DKI Jakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh persoalan pendidikan dapat diatasi dengan cepat dan semestinya,” ujar Zuhelmi lagi.
Apabila hasil evaluasi menunjukan adanya kelalaian, kelemahan pengawasan, dan ketidakmampuan melaksanakan tugas secara optimal, Gubernur perlu mengambil langkah tegas termasuk pencopotan Nahdiana dari jabatannya.
“Jangan sampai kelalaian kinerja seperti ini terus berulang sehingga pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta,” masih kata Zuhelmi.
FSPI menegaskan pihaknya akan ikut mengawal proses pembangunan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan hingga selesai. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan dan para siswa dapat segera memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan layak.
“Kami akan mengawal proses ini. Gubernur sudah mengambil langkah konkret dan itu patut diapresiasi. Sekarang Dinas Pendidikan harus membuktikan bahwa mereka mampu bekerja secara profesional, bukan sekadar tampil ketika persoalan sudah menjadi sorotan publik,” pungkasnya. (*)
