KORAN MERAPI – Gema lagu Indonesia Raya menggema khidmat di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Sabtu (14/6) pagi itu. Bukan sekadar seremoni pembuka, melainkan penanda semangat nasionalisme dan keprihatinan mendalam terhadap bangsa yang terus digerogoti korupsi.
Acara bertajuk Jagongan Rakyat Anti Korupsi yang digagas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Yogyakarta, menjadi ajang refleksi sekaligus konsolidasi moral untuk memperkuat sistem tata kelola yang bersih, utamanya di tubuh Muhammadiyah dan Amal Usahanya (AUM).
“Muhammadiyah sangat menaruh perhatian pada tata kelola yang baik dan bebas korupsi. Ini menjadi amanat, terutama bagi pimpinan AUM seperti sekolah. Harus dijaga amanahnya agar bersih dan transparan. Jagongan seperti ini sangat strategis dan mengingatkan kita akan bahaya korupsi yang merusak segalanya,” tegas Ketua PDM Yogyakarta, Aris Madani, M.Si.
Fikih Anti Korupsi dan Hisbah Organisasi
Sesi diskusi diisi dua tokoh penting: Dr. Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan mantan Dekan FH UMY, serta Hasrul Halili, S.H., M.A, dosen FH UGM dan peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM.
Trisno Raharjo menekankan pentingnya membangun sistem antikorupsi internal Muhammadiyah yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Ia juga menyampaikan adanya kerja sama konkret antara Muhammadiyah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam edukasi publik.
“Islam melalui fikih sangat jelas melarang korupsi. Tidak ada toleransi bagi pelaku, karena dampaknya sistemik dan menghancurkan nilai-nilai keadilan,” ujarnya.
Di sela sesi yang intens, Hery Samsara Band membawakan lagu-lagu balada rakyat dan syair bertema antikorupsi, menyuntikkan nuansa ringan tanpa mengurangi keseriusan substansi.
Sementara itu, Hasrul Halili mengungkapkan bahwa korupsi adalah pangkal kehancuran yang bisa menyeret sebuah negara menuju kegagalan.
“Kita menyaksikan betapa masifnya kerusakan akibat korupsi. Muhammadiyah memiliki modal kepercayaan publik yang tinggi. Ini harus digunakan untuk menyuarakan dan mempraktikkan tata kelola amanah yang dilandasi prinsip hisbah,” kata Hasrul yang menyitir hasil survei media nasional tentang tingginya kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah.
Deklarasi Bersama dan Gerakan Nyata
Acara ditutup dengan pembacaan komitmen bersama: seluruh peserta berdiri, bersuara bulat menyatakan tekad membangun tata kelola yang bersih dan antikorupsi.
Komitmen itu tak datang dari ruang hampa. Sebanyak 62 kepala sekolah dan pimpinan AUM se-Kota Yogyakarta, ditambah pengurus Muhammadiyah dari tingkat daerah, cabang, hingga ranting, turut menandatangani pernyataan moral tersebut.
“Kami sadar, gerakan ini adalah tugas mulia. Sesuai rekomendasi tanfidz Muktamar, Muhammadiyah harus berada di barisan depan dalam membangun budaya antikorupsi. Dan seperti ajaran Islam, kebaikan itu dimulai dari diri sendiri,” ujar Ketua Panitia, Hary Sutrasno, dengan suara bergetar.
Acara ini bukan sekadar diskusi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap budaya korupsi dan komitmen Muhammadiyah menjaga marwah organisasi sebagai gerakan Islam yang mencerahkan, berkeadilan, dan berintegritas. (Rls)
