KORAN MERAPI – Walikota Yogyakarta, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), melakukan monitoring intensif terhadap kinerja penanggung jawab program “Satu Kampung Satu Bidan/Tenaga Kesehatan (Nakes)”. Evaluasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bima, Kompleks Balaikota Yogyakarta- Jl. Kenari 56 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Selasa sore (10/3/2026).
Dalam arahannya di depan 271 tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan, Hasto Wardoyo mengapresiasi capaian penurunan angka stunting di Kota Yogyakarta yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 14,8 persen menjadi 8,8 persen. Keberhasilan ini dinilai tidak lepas dari optimalisasi alokasi Dana Istimewa (Danais) yang dipetakan khusus untuk penanganan stunting di wilayah.
”Stunting kita turun sangat baik dari 14,8 persen menjadi 8,8 persen sekarang. Namun, pengawalan harus tetap detail. Karena cakupan Danais saat ini baru meng-cover 8 hingga 10 bulan, maka evaluasi lapangan harus lebih maju dan teliti lagi,” ujar Hasto kepada awak media.
Lebih lanjut, Hasto memperkenalkan konsep “Hospital at Home” sebagai langkah strategis ke depan. Program ini menekankan pada layanan visiting atau kunjungan langsung ke rumah warga yang membutuhkan bantuan khusus, sehingga layanan kesehatan hadir di depan pintu rumah warga.
”Harapan saya satu, petugas nakes di setiap kampung harus tahu persis siapa saja warga yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ), stunting, ibu hamil, dan lansia. Per hari ini tercatat ada 949 lansia yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan (Faskes). Merekalah yang harus kita datangi melalui program Hospital at Home ini,” tegasnya.
Hasto juga memberikan atensi khusus pada wilayah dengan konsentrasi stunting yang masih memerlukan pendampingan ekstra, seperti di Kampung Basen, Purbayan, Kotagede, yang tercatat memiliki 18 anak stunting. Ia berpesan agar petugas terus memantau berat badan balita secara berkala dan mengedukasi masyarakat mengenai gizi yang tepat.
”Intervensi stunting itu protein hewani seperti telur, bukan susu. Saya titip agar dikawal betul agar target penurunan segera tercapai,” tambah Hasto.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, drg. Emma Rahmi Aryani, M.M., menyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat.
”Bapak Walikota sudah menetapkan empat prioritas utama yang harus dikawal di lapangan, yaitu lansia, ODGJ, stunting, dan ibu hamil. Ke depannya, petugas akan melaporkan progres ini secara berkala sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” pungkas drg. Emma.
Implementasi di lapangan juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor. Eka Putri, Bidan Puskesmas Umbulharjo II yang bertugas di wilayah Sanggrahan, Semaki, menjelaskan bahwa selain mengandalkan Danais dan APBD, pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR.
”Kunjungan untuk ibu hamil terus kami upayakan, termasuk dukungan CSR dari mitra seperti Pamela untuk memberikan bantuan kepada lansia dan balita. Ini dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh warga terpantau kesehatannya,” jelas Eka.
Agenda evaluasi ini turut dihadiri oleh 18 Kepala Puskesmas beserta jajaran struktural Dinkes, 45 bidan, 18 programmer lansia, 169 Penanggung Jawab (Pj) kampung, serta perwakilan dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta. (Ags)
