KORAN MERAPI – Berbagai aksi demonstrasi yang terus berlangsung di sejumlah kota harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah perlu membuka diri dan mengevaluasi substansi tuntutan masyarakat agar ketegangan sosial tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta sekaligus Sekretaris Dewan Penasihat PWI DIY, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Jumat (23/10/2026) menilai, dinamika sosial-politik belakangan ini memiliki alasan ekonomi yang perlu dicermati. Ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, ketidakpuasan berpotensi meluas dan menggerus kepercayaan publik.
“Berbagai aksi demo yang terus-menerus terjadi di banyak kota harus disikapi dengan serius. Jangan menganggap enteng. Pemerintah harus open minded, melihat substansi dari tuntutan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan melakukan koreksi menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik sekaligus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurut Edy, kritik masyarakat dan ekspresi ketidakpuasan di media sosial semestinya dikaji secara terbuka, bukan dihadapi dengan gerakan buzzer atau langsung dituding ditunggangi dan dipolitisasi. Sikap defensif justru berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut pada dasarnya dapat memiliki tujuan yang baik. Namun, perencanaan, pelaksanaan, serta kemampuan fiskal harus menjadi pertimbangan utama.
Edy menyoroti besarnya anggaran MBG yang dalam bahan analisisnya disebut mencapai Rp 335 triliun pada APBN 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dirancang berdasarkan prioritas kebutuhan, dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Pemberian bantuan secara selektif serta pelibatan sekolah dan orang tua, misalnya, dapat menjadi bahan evaluasi agar anggaran lebih efisien dan manfaatnya tepat sasaran.
Ia juga menilai terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator makroekonomi dan kondisi yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menurutnya, belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila belum diikuti penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.
“Kalau ini terus berlanjut, ekonomi riil kita bisa rapuh dan masyarakat akan semakin sulit,” ujarnya.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah kepercayaan investor terhadap pasar modal dan iklim investasi Indonesia. Edy menyoroti peringatan MSCI terhadap pasar modal Indonesia yang menurutnya harus dijawab melalui pembenahan nyata, bukan sikap defensif atau sekadar mengobarkan sentimen nasionalisme.
Menurut dia, transparansi pasar, integritas perdagangan saham, pencegahan insider trading, serta kepastian aturan merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing.
Apabila kepercayaan melemah dan terjadi arus keluar modal (capital outflow), upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi akan menghadapi tantangan lebih besar. Indonesia, katanya, masih membutuhkan investasi dan aliran modal dari luar negeri untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Edy juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen tanpa ditopang kebijakan yang produktif dan efisien. Pertumbuhan tinggi membutuhkan perencanaan matang, belanja investasi dengan tingkat pengembalian yang baik, serta pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memulihkan kepercayaan publik dan dunia internasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), evaluasi kebijakan yang berorientasi jangka pendek, serta penempatan pejabat berdasarkan kompetensi.
Edy menegaskan, kritik dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk mendorong perbaikan. Meski kecewa terhadap kebijakan pemerintah, masyarakat tidak seharusnya kehilangan kepedulian terhadap masa depan bangsa.
“Indonesia tetap harus kita cintai dan jaga. Masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah memerosotkan kepercayaan publik,” tuturnya.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan melakukan koreksi menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas sosial-politik sekaligus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.(Rls)
