KORAN MERAPI – Di sebuah kediaman yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, suasana haru sekaligus optimis menyelimuti pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan tokoh Mantan Bupati Gunungkidul Periode 2005 – 2010, Suharto, S.H. Pertemuan ini berlangsung Senin pagi, 28 September 2026 di kediamannya kawasan Dusun Jeruksari, Wonosari.
Silaturahmi itu bukan sekadar kunjungan formal, melainkan sebuah dialog mendalam mengenai arah pembangunan dan kekuatan akar budaya yang selama ini menopang Bumi Handayani.
Suasana itu terasa berbeda. Mbah Harto, sang tuan rumah, tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. “Saya merasa merinding dengan kehadiran panjenengan semua,” ungkapnya saat menyambut Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dan jajaran kepala dinas. Baginya, pemandangan para pemimpin yang duduk akrab dan terbuka bersama staf serta masyarakat adalah sinyal kuat bahwa kerukunan atau guyub rukun telah terjalin dengan nyata.
Kerukunan ini, menurutnya, adalah landasan utama yang lebih penting dari sekadar kecerdasan otak. Tanpa harmoni budaya, langkah pembangunan akan kehilangan jiwanya.
Salah satu poin yang mencuri perhatian dalam diskusi tersebut adalah apresiasi Mbah Harto terhadap pilihan kebijakan Bupati saat ini dalam dua tahun terakhir. Di tengah tren pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang megah, Gunungkidul justru memilih fokus pada hal yang fundamental: infrastruktur publik.
“Gedung kantor itu tidak memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat, justru memberatkan anggaran rutin,” ujar Mbah Harto. Ia memuji keberanian pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, air, hingga listrik. Baginya, jika infrastruktur ini siap, pariwisata akan datang dengan sendirinya tanpa perlu promosi “setengah mati”.
Diskusi mengalir lebih dalam ketika membahas sektor pertanian dan peternakan. Mbah Harto mengingatkan bahwa di Gunungkidul, ternak bukan sekadar aset finansial, melainkan sumber ketenteraman hati masyarakat. Ia mengisahkan bagaimana di masa lalu, memelihara kambing menjadi tumpuan untuk biaya sekolah dan pendidikan.
Data menunjukkan kontribusi sektor peternakan terhadap PGSB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 2,5%. Oleh karena itu, ia memberikan catatan kritis agar fungsi kelembagaan seperti Dinas Peternakan yang kini digabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan tetap dipertahankan secara spesifik mengingat karakteristik wilayah Gunungkidul yang khas.
Ia berharap agar fokus pemerintah tetap pada optimalisasi kegiatan sosial dan budaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pertemuan hari itu ditutup dengan harapan besar agar Gunungkidul, yang kini tengah menapak usia baru, tetap menjadi daerah yang gemah ripah loh jinawi. Sebuah pesan kuat bahwa pembangunan sejati haruslah berpijak pada kebutuhan rakyat: perut yang kenyang karena pangan, jalan yang mulus untuk konektivitas, dan hati yang tenang dalam bingkai budaya yang luhur. (Rls)
