KORAN MERAPI – Budaya Tangguh Bencana DIY Jadi Panutan Nasional dalam Kesiapsiagaan Pandemi dan Mitigasi Bencana Budaya tangguh bencana yang mengakar kuat di tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai layak menjadi panutan nasional dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. H. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., saat menutup secara resmi kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelibatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) dalam Surveilans Berbasis Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/11/2026), di Hotel Fortune Suites Malioboro, Yogyakarta.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 19–20 November 2026 ini, terselenggara berkat kolaborasi antara Kemenko PMK dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization / FAO). Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di DIY dengan mengusung tema “Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia”.

Dalam arahannya, Lilik Kurniawan menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 yang sempat memicu penurunan kualitas hidup masyarakat akibat ancaman krisis kesehatan. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan seluruh elemen.
“Semua unsur harus terlibat dan bersinergi, mulai dari Forum PRB, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga elemen masyarakat lainnya, seperti yang sudah berjalan sangat baik di DIY melalui Budaya Tangguh Bencana,” ujar Lilik.
Ia secara khusus mengapresiasi inisiatif lokal di Yogyakarta yang dinilai efektif dalam memitigasi risiko, salah satunya keberadaan Sekolah Sungai. Melalui gerakan tersebut, masyarakat di kawasan Kali Code berperan aktif secara mandiri dalam menangani berbagai persoalan pencegahan dan mitigasi kebencanaan, seperti ancaman banjir dan tanah longsor.
Lebih lanjut, Deputi Kemenko PMK mengingatkan bahwa dampak bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti wabah penyakit, tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang dapat menghambat laju pembangunan apabila tidak dikelola dengan baik.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, pelibatan aktif warga melalui skema Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) menjadi kunci utama. Dengan keterlibatan langsung di tingkat tapak, masyarakat akan memiliki daya lenting yang kuat serta menjadikan kewaspadaan sebagai bagian dari keseharian.
“Masyarakat harus dilibatkan melalui Surveilans Berbasis Masyarakat agar menjadi tangguh dan membentuk budaya sadar bencana, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh masyarakat DIY dengan Budaya Tangguh Bencananya yang sangat kuat,” pungkasnya. (Ags)




















