KORAN MERAPI — Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan ketahanan pangan, pengawasan rantai pasok dari hulu hingga hilir, serta stabilitas harga komoditas ayam dan telur. Agenda ini berlangsung di PT Widodo Makmur Unggas.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga membahas dukungan terhadap sektor pertanian dan peternakan, termasuk rencana pengembangan Gunungkidul sebagai calon lokasi pembangunan pabrik bioetanol yang membutuhkan pasokan jagung dari petani lokal.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, dukungan pemerintah pusat melalui bantuan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di wilayahnya.

“Gunungkidul menerima alokasi bantuan bibit jagung untuk lahan seluas 8.500 hektar pada tahap pertama, ditambah 1.000 hektar. Selain itu, ada bantuan alat pertanian berupa traktor serta bibit sejumlah komoditas perkebunan,” kata Endah.
Adapun bantuan bibit yang dialokasikan meliputi kelapa pandan manis untuk lahan seluas 221 hektar, kakao 50 hektar, dan durian 10 hektar. Bantuan alat pertanian diberikan kepada kelompok tani yang telah melalui proses verifikasi.
Menurut Endah, dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi pertanian daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama apabila rencana pengembangan industri bioetanol dapat direalisasikan.
“Semoga kolaborasi dan bantuan ini membawa keberkahan serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Gunungkidul,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti ketimpangan harga pangan antara tingkat produsen dan konsumen. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar petani dan peternak memperoleh harga jual yang layak, sementara masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut Amran, harga di tingkat peternak dan petani dapat berada pada level rendah, sedangkan harga di pasar konsumen justru meningkat hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Pemerintah berencana memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi dan menindaklanjuti dugaan praktik permainan harga yang merugikan produsen maupun konsumen. Salah satu langkah yang disoroti adalah pengerahan satuan tugas khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam tata niaga komoditas pangan.
Selain pengawasan distribusi, pemerintah juga akan mengoptimalkan program makan bergizi serta memperhatikan komponen biaya produksi, termasuk pakan ternak. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain ketahanan pangan dan stabilitas harga, kunjungan kerja tersebut turut membahas pengembangan sektor pertanian Gunungkidul secara lebih luas.
Salah satu isu yang dibicarakan adalah penanganan populasi monyet ekor panjang melalui program reklamasi lahan dan penanaman pohon buah. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemulihan lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Berbagai program dan bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan.
Dengan dukungan sarana produksi, penguatan pengawasan rantai pasok, serta peluang pengembangan industri berbasis hasil pertanian, Gunungkidul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas daerah dan memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, serta masyarakat. (Rls)



















