KORAN MERAPI – Menghadapi ancaman nyata bencana akibat anomali hidrometeorologi dan perubahan iklim, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah taktis dan strategis. Salah satu langkah krusial yaitu pemda DIY juga pemerintah kabupaten/kota laksanakan audit lingkungan hidup secara menyeluruh guna melindungi keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Audit lingkungan hidup penting dilakukan segera, hitung berapa jumlah lahan pertanian, resapan air, identifikasi pelanggaran tata ruang. Audit ini diikuti dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan ngerem peralihan fungsi lahan pertanian, dengan gerakan bersihkan daeeah aliran sungai, bersihkan selokan dan juga dengan menanam. Dengan mencintai lingkungan, kita yakin alam mencintai kita dan kita akan terhindar dari bencana”, ujar Eko Suwanto.
Eko Suwanto menilai kondisi lingkungan hidup di DIY saat ini sudah menyalakan “alarm serius”. Ia membeberkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari penyusutan lahan pertanian yang mencapai rata-rata 200 hektar per tahun hingga masih minimnya perspektif lingkungan dalam tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Harapan kita slamet bareng-bareng. Selamat untuk semua, mari kita doakan masyarakat DIY baik yang berada di sekitar Gunung Merapi, tinggal di atas sesar aktif, maupun di pesisir selatan—agar selalu diberikan keselamatan,” ujar Eko Suwanto, Senin (26/10/2026).
Sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif, Eko Suwanto menekankan pentingnya menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan kawasan peresapan air agar tidak beralih fungsi. Komisi A DPRD DIY dorong pemda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali kesadaran ekologis menyongsong datangnya musim hujan, termasuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di sungai guna mencegah potensi banjir perkotaan, khususnya di sekitar Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong.
Pemda DIY dan kabupaten/kota juga diminta bertindak tegas dalam melakukan normalisasi kawasan serta menertibkan bangunan tanpa izin yang melanggar aturan tata ruang. Eko secara khusus menyoroti kebijakan perizinan masa lalu yang kerap meloloskan pembangunan hotel dan alih fungsi lahan tanpa memperhitungkan risiko ekologis dan daya dukung lingkungan.
Lebih lanjut, Eko mendesak agar audit lingkungan hidup segera dijalankan untuk menindak hotel atau bangunan yang menabrak sempadan sungai maupun sempadan pantai.
“Setiap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau pengganti IMB harus dipastikan ketat dalam memeriksa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi menjamin kelestarian alam,” kata Eko Suwanto.
Meski mendukung penuh pertumbuhan investasi di daerah, Eko Suwanto menegaskan bahwa iklim investasi yang sehat tidak boleh mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Komisi A DPRD DIY juga mendorong optimalisasi instrumen fiskal daerah, seperti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk memperkuat langkah-langkah preventif sebelum bencana benar-benar terjadi.
Sebagai solusi jangka panjang, Eko mengusulkan agar Pemda DIY bersiap mendeklarasikan tahun 2027 sebagai “Tahun Menanam”.
“Program bisa fokus penanaman mangrove di pesisir selatan serta penanaman pohon Gayam di kawasan DAS untuk menjaga kelestarian mata air, mencegah erosi, dan memperkuat mitigasi bencana secara gotong royong.,” kata Eko Suwanto. (Rls)
