KORAN MERAPI — Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai pencapaian program strategis nasional mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi, aktivis pemuda, dan mahasiswa.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Mengukur Indeks Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Suara Anak Muda” yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi Digital di Yogyakarta, Senin (26/10/2026).
Pakar komunikasi dan politik Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Didik Hariyadi Santoso, mengapresiasi keberanian dan keberhasilan pemerintah dalam menetapkan agenda pembangunan berskala nasional dengan prioritas yang jelas.
“Program berskala besar di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri memiliki potensi luar biasa dalam memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” ujar Didik.
Dalam diskusi tersebut, Didik juga menyambut positif langkah Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah.
Ia optimistis kehadiran Syahganda memimpin Bakom Pemerintah mampu memperkuat penyampaian pesan-pesan politik pemerintah agar semakin terukur, jelas, serta fokus pada substansi agenda pembangunan.
“Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan,” jelasnya.
Senada dengan Didik, Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam, menilai gaya komunikasi Presiden Prabowo yang lugas dan terbuka sebagai sinyal positif kepemimpinan yang transparan.
“Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan,” kata Abil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, hilirisasi industri, hingga perluasan program pemagangan bagi generasi muda.
Sebagai bagian dari kontribusi aktif terhadap demokrasi, puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta mendeklarasikan komitmen untuk melawan hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Mereka juga menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi Pancasila, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami, Pemuda Yogyakarta, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian bunyi poin pertama deklarasi.
Pada poin kedua, para pemuda bertekad menangkal penyebaran informasi palsu dan mengedepankan sikap kritis serta bijak dalam menggunakan media sosial.
Mereka juga menekankan pentingnya kebenaran informasi, perdamaian, dan persaudaraan dalam menghadapi berbagai narasi provokatif di ruang digital.
Ketua Aliansi Demokrasi Digital, Martini, yang menggagas Deklarasi Pemuda Yogyakarta, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurut Martini, pemuda perlu bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi serta tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik di masyarakat.
Ia berharap deklarasi tersebut mendorong generasi muda membangun budaya komunikasi yang sehat dengan tetap menghormati keberagaman dan hak orang lain.
“Deklarasi Pemuda Jogja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mengedepankan kebenaran informasi, dan menjaga persatuan bangsa,” kata Martini.
Ia menambahkan, komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda dalam menangkal hoaks, mencegah provokasi, dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. (Rls)
