KORAN MERAPI – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan menyusul Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA dari luar negeri miliknya.
Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait Suket tersebut.
Dalam Putusan Perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan bahwa putusan MA tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA/sederajat.
“Putusan MK dan MA sudah cukup menjadi dasar pengambilan keputusan politik. DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Pilihan lain ya silakan legowo mundur saja dengan melepas seluruh fasilitas yang diberikan negara. Ini setidaknya bisa mengkhiri krisis kepercayaan rakyat,” kata Eko Suwanto, Selasa (10/11/2026) di Yogyakarta.
Secara khusus, Eko Suwanto mencatat sejak proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden itu sudah dililit persoalan etika dan hukum. Ini bisa dibuktikan dengan Putusan MKMK, memecat Ketua MK Anwar Usman.
“Kita catat juga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada sanksi pelanggaran etika berat terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman, hingga polemik keabsahan berkas dan ijazah pendidikan yang terus menuai kritik masyarakat,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY.
Eko Suwanto menuturkan, kepemimpinan negara seharusnya berpijak pada nilai kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap norma serta etika berbangsa.
Eko Suwanto menegaskan paska putusan MA yang dibacakan akhir Oktober 2026 sepatutnya segera direspons. Di sini, DPR RI harus bergerak cepat guna menjawab aspirasi publik ini secara serius.
“DPR perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan menjalankan Hak Menyatakan Pendapat makzulkan Gubran menindaklanjuti Putusan MK dan MA. Ibarat naik kereta api, semua wajib memiliki tiket. Jika ada seseorang yang tidak memiliki tiket kereta api namun naik kereta api, pasti diturunkan,” kata Eko Suwanto
Respons tegas dari lembaga legislatif melalui Hak Menyatakan Pendapat dinilai juga sangat krusial guna menjaga marwah kelembagaan negara dan memastikan kelangsungan demokrasi berjalan di atas koridor hukum yang bersih. Hal ini menjadi ujian penting bagi DPR dalam mengawal aspirasi rakyat.
Eko Suwanto mengajak masyarakat membaca sisi moral perjuangan dari para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta.
“Pemimpin masa lalu melahirkan teladan nyata melalui latar belakang pendidikan yang kuat, jelas, serta integritas moral yang kukuh demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” tegas Eko Suwanto. (Rls)
