KORAN MERAPI – Kota Yogyakarta kali ini meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Kedua pada Kategori Kota se-Indonesia dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (5/11).
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengakselerasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria menyampaikan, selamat dan apresiasinya kepada seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, atas berbagai capaian dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.
Menurutnya, GM-DTGI menghadirkan penilaian yang lebih detail dan substantif mengenai adopsi teknologi digital di tingkat pemerintahan daerah. Hal tersebut penting karena pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Jadi apa yang dilakukan ini saya kira jauh lebih detail dan lebih substantif, bagaimana adopsi teknologi digital di pemerintah daerah, di lokal dan regional. Karena di lokal pemerintah inilah sebetulnya layanan-layanan publik berada di garis depan,” ungkap Nezar.
Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir cakupan indeks GM-DTGI berkembang dari 429 menjadi 508 kabupaten dan kota. Perkembangan tersebut menjadikan indeks ini sebagai salah satu cermin kondisi transformasi digital pemerintahan daerah secara nasional.
Nezar menegaskan, tujuan indeks tersebut bukan semata-mata menentukan daerah yang unggul maupun tertinggal. Lebih dari itu, GM-DTGI diharapkan membantu pemerintah daerah memahami posisi masing-masing dalam transformasi digital, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta menemukan praktik-praktik baik yang dapat dijadikan rujukan bersama.
“Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Tetapi membantu daerah-daerah kita menjawab tiga pertanyaan penting, yaitu di mana posisi kita di tengah transformasi digital ini, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana praktik-praktik baik bisa kita jadikan contoh atau benchmark bersama, sehingga kita bisa maju bersama-sama,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, gelombang AI berbeda dengan proses digitalisasi sebelumnya karena menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi pemerintah.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk mulai mengadaptasi perkembangan teknologi AI secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan dan perekonomian. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, efektivitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa capaian penghargaan tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
“Sebetulnya yang paling kita harapkan dan kita rasakan adalah layanan. Kalau sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital itu berjalan dengan baik, maka harapannya masyarakat merasakan bahwa layanan lebih cepat dan lebih akuntabel,” tuturnya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Jogja Smart Service (JSS) sebagai salah satu fondasi pengembangan layanan pemerintahan digital. Ke depan, penguatan integrasi kanal layanan antar-OPD menjadi fokus agar berbagai platform dapat terhubung dalam satu ekosistem pelayanan yang lebih terpadu.
Selain itu, Hasto juga menambahkan, salah satu target Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menjadi center of excellence sekaligus center of referral bagi kabupaten dan kota lainnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Untuk mewujudkan hal tersebut, integrasi berbagai kanal dan platform pelayanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian penting. Menurutnya, integrasi antarsistem dan interoperabilitas data antarunit kerja merupakan tahapan penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terhubung secara menyeluruh.
“AI adalah sekadar alat untuk membantu, jadi bukan segala-galanya. Semua keputusan tetap harus berada di bawah kendali aparatur yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Hasto menjelaskan, penerapan AI juga menuntut kesiapan data yang terdigitalisasi dengan baik. Data yang benar, valid, dan akurat menjadi kebutuhan mendasar agar teknologi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Selain kesiapan teknologi dan data, tantangan lainnya adalah membangun visi bersama serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan perangkat digital dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Konsistensi tersebut diperlukan agar setiap aktivitas kerja dapat terdokumentasi dan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Tri Hastono, mengatakan keikutsertaan dalam GM-DTGI Award 2026 menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengukur sekaligus mengonfirmasi kesesuaian pelaksanaan transformasi digital dengan berbagai standar dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, apresiasi yang diterima harus ditindaklanjuti dengan upaya memperbesar dampak transformasi digital agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kesertaan dalam event seperti ini adalah untuk mengonfirmasi apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan norma dan ketentuan. Kemudian, sejauh mana kita bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dari apresiasi yang diberikan, selanjutnya bagaimana kita membuat dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, terdapat dua tantangan utama dalam mewujudkan integrasi tersebut. Pertama, membangun visi bersama antar-OPD agar tidak terjadi ego sektoral dalam pengembangan sistem dan platform digital. Seluruh perangkat daerah perlu memiliki orientasi yang sama dalam membangun platform dan dashboard pemerintahan yang terintegrasi.
Kedua, meningkatkan disiplin dalam pengelolaan dan penginputan data. Menurutnya, kualitas data sangat ditentukan oleh konsistensi setiap unit kerja dalam mencatat dan mendokumentasikan seluruh aktivitas pemerintahan.
“Kalau input datanya tidak disiplin, itu menjadi tantangan. Di sisi lain, orang sudah bekerja, tetapi tidak ada pencatatan, tidak ada recording maupun reporting. Jadi, bagaimana kita mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang dicatat, itu menjadi salah satu tantangan di lapangan,” ungkapnya. (Rls)
