KORAN MERAPI – Pertumbuhan bisnis kopi di Indonesia menyimpan paradoks. Ketika kedai kopi tumbuh pesat, kreativitas pelaku usaha berkembang, dan pasar semakin terbuka, posisi petani sebagai pemasok bahan baku belum tentu ikut menguat. Kesenjangan antara geliat industri hilir dan kondisi sektor hulu menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan campur tangan pemerintah.
Persoalan ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Membangun Hilirisasi Kopi Nusantara: Dukungan Para Pemangku Kepentingan terhadap Industri Hilir Kopi Indonesia” pada rangkaian Malioboro Coffee Night #6 di area Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, menilai perkembangan industri kopi selama ini lebih banyak ditopang inisiatif masyarakat dan mekanisme pasar. Pemerintah justru belum cukup aktif merancang arah pengembangan komoditas tersebut.

“Kita ini mengikuti pasar, bukan mendesain pasar. Pemerintah belum hadir secara serius. Kopi mengalami booming karena kreativitas masyarakat. Karena itu, peran pemerintah harus lebih serius,” tegasnya.
Menurut Yan, DIY memiliki modal perkebunan kopi yang telah berkembang, antara lain kopi Menoreh dan Merapi. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan yang terarah, bukan sekadar promosi produk. Pemerintah harus hadir mendampingi kelompok tani, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki mutu, serta memperkuat kemampuan petani mengelola usaha perkebunan.
Pengembangan kopi Merapi juga memiliki nilai strategis bagi kelestarian lingkungan. Budidaya kopi di kawasan lereng gunung dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ekologi.
“Pengembangan kopi Merapi juga bagian dari menyelamatkan ekologi. Ini harus dilihat sebagai kepentingan ekonomi sekaligus lingkungan,” ujarnya.
Yan menyatakan DPRD DIY siap mendorong dukungan politik anggaran agar pengembangan kopi memperoleh perhatian lebih serius dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Hilirisasi kopi di DIY sebenarnya sudah hampir selesai dibangun oleh kreativitas masyarakat. Sekarang pemerintah harus masuk dengan dukungan yang lebih konkret. Politik anggaran akan kita dukung,” katanya.
Dari sisi pengembangan sumber daya manusia (SDM), dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian INSTIPER Yogyakarta, Dina Mardhatillah, S.TP., M.Si., Ph.D., memperkenalkan Sekolah Kopi Nusantara (SKN). Program yang diluncurkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 5 September 2026 itu merupakan inisiatif INSTIPER, AKPY STIPER, dan Dewan Kopi Indonesia.
SKN dirancang sebagai ekosistem pendidikan terintegrasi yang mencakup seluruh rantai industri kopi, mulai budidaya, pascapanen, pengendalian mutu, roasting, brewing, barista hingga bisnis.
“Kami merancang kurikulum yang bertumbuh. Peserta bisa memulai dari pelatihan keterampilan, kemudian melanjutkan ke pendidikan formal. Jadi, pendidikan kopi tidak berhenti pada pelatihan singkat,” jelas Dina.
Pendidikan tersebut menyediakan jalur nonformal melalui program pelatihan berdurasi 3–5 hari hingga pendidikan profesional 10–12 minggu. Jalur formal juga disiapkan melalui jenjang D1, D3, dan S1. Komposisi pembelajarannya 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Sementara itu, pengelola Agrowisata Banaran PTPN Regional 3 Jawa Tengah, Widya Banu Aji, S.P., M.Sc., melihat perkembangan bisnis kopi sebagai peluang memperluas nilai ekonomi komoditas perkebunan. Agrowisata Banaran mengembangkan sekitar 32 hektare lahan untuk mendukung sektor hulu dan kesinambungan pasokan bahan baku.
Diskusi yang dimoderatori Direktur Tata Bumi Coffee Academy, Agus Prasetia, tersebut menegaskan bahwa hilirisasi membutuhkan keterhubungan antara petani, pendidikan, industri perkebunan, pelaku usaha, dan pemerintah.
Pertumbuhan kedai kopi tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan industri. Ukuran yang lebih mendasar adalah meningkatnya mutu produksi, kepastian pasar, nilai jual hasil panen, dan kesejahteraan petani. Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya memperbesar keuntungan di ujung rantai bisnis, sementara petani tetap berada pada posisi paling rentan. (Rls)




















