KORAN MERAPI – PWI DIY prihatin dan sangat menyayangkan terjadinya kasus dugaan pemerasan yang dilakukan enam orang wartawan gadungan di Sleman. “Kita mendukung jajaran Polresta Sleman yang bertindak tegas memproses hukum enam orang wartawan gadungan hanya berbekal kartu pers dari media yang masih belum jelas sertifikasinya, ” kata ketua PWI DIY Hudono yang didampingi ketua PWI Sleman Wisnu Wardhana dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Aris Herbandang, Minggu (16/2) di sela-sela pelaksanaan jalan sehat dan senam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan PWI Sleman.
Hudono menegaskan, tindakan memeras, mencuri, mengancam, dan semacamnya bukanlah tindakan profesional wartawan, sehingga tidak dilindungi UU Pers (UU No 40/1999), melainkan perbuatan kriminal yang dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana.
“Berkaitan itu saya mengingatkan teman-temen wartawan, khususnya anggota PWI, lebih khusus lagi yang wilayah kerjanya di Kabupaten Sleman, merapatkan barisan, menjaga marwah PWI, dengan menaati kode etik jurnalistik dan UU Pers. Wartawan profesional, harus bekerja untuk kepentingan publik, dengan menghasilkan berita yang berimbang, akurat dan bermanfaat. Di sisi lain, masyarakat yang mengalami pengancaman, pemerasan, dari wartawan gadungan, tak perlu ragu untuk lapor polisi. Tindakan semacam itu bukanlah kerja jurnalistik sehingga serahkan saja pada aparat penegak hukum,” paparnya.
Senada dengan Hudono, Wisnu juga mengaku prihatin, apalagi kejadiannya di Sleman. “Saya tanya teman-teman wartawan Sleman, mereka mengaku tidak mengenal para pelaku. Tetapi apapun itu, mereka telah mencemarkan profesi wartawan,” katanya.
Wisnu mengajak wartawan Sleman untuk tetap solid dan tetap menjaga marwah wartawan dengan menaati kode etik jurnalistik. “Kalau kita solid, saya yakin kita bisa bersama-sama menerangi wartawan yang tidak jelas tersebut,” katanya.
Aris Herbandang sangat menyayangkan atas kejadian pemerasan yang dilakukan 6 oknum wartawan tersebut. Tindakan tersebut bukan sikap profesionalitas dan jauh dari etika jurnalis yang sudah masuk ranah tindak pidana.
“Kami sebagai mitra dari teman-teman wartawan sangat prihatin atas kejadian tersebut. Walaupun demikian saya masih berkeyakinan tindakan oknum tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada media, karena rekan-rekan media yang profesional dan memegang kode etik profesi jurnalis/wartawan sangat jauh lebih banyak,” katanya. Pria yang akrab disapa Bandang tersebut berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi khususnya bagi media-media pewarta untuk lebih serius dalam melakukan supervisi dan pengawasan terhadap wartawannya yang ditugaskan di lapangan.
Komunikasi yang baik antara media-media dengan para mitranya baik pemerintah ataupun non pemerintah perlu terus dilakukan untuk meminimalisir potensi terulangnya kejadian serupa. Literasi juga perlu terus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui apabila hal ini terjadi kepada institusi atau pribadi harus melapor ke mana.(***)
