KORAN MERAPI – Kemantren Pakualaman menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 pada Kamis, 21 Agustus 2025, bertempat di Pendopo Kemantren Pakualaman, Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta. Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan mutu pelayanan publik secara transparan dan partisipatif.
Acara diawali dengan sambutan Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Pakualaman, Saptohadi, S.IP, yang menegaskan pentingnya keterbukaan dan evaluasi diri dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia menyoroti pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan:
“Kami berupaya menilai diri sendiri sebagai salah satu cara meningkatkan kepercayaan publik. Melalui survei dan forum seperti ini, kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat, karena perbaikan layanan tidak bisa hanya dari dalam, tapi juga dari luar,” ujarnya.
Saptohadi juga menyampaikan bahwa Kemantren Pakualaman telah melakukan survei berkala hingga empat kali dalam setahun dan terbuka terhadap berbagai platform penyampaian kritik, termasuk media sosial, meski diakui masih ada keterbatasan dalam respons cepat.
Paparan narasumber pertama, Drs. H. Widodo Yuwono, tokoh masyarakat dari wilayah Gunungketur dan Purwokinanti, memaparkan hasil SKM Kemantren Pakualaman Tahun 2025. Survei ini mencakup aspek: persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; serta sarana dan prasarana.
“Hasilnya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,12, dengan predikat “Sangat Baik”, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Widodo Yuwono
Sedangkan narasumber kedua, Dr. Irsasri, M.Pd., CPC, CPS, CPR, CSW, CPHR, yang merupakan trainer dan asesor kompetensi BNSP serta dosen di beberapa perguruan tinggi, mengangkat tema “Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Prima”. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai “Pelayanan dari Hati” seperti Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun, serta penggunaan kata-kata yang membangun seperti Maaf, Tolong, Permisi, dan Terima Kasih.
Lebih lanjut, ia menguraikan sendi-sendi pelayanan publik prima, meliputi prinsip: kesederhanaan, kejelasan prosedur, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan merata, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta keramahan dan kenyamanan dalam memberikan layanan.
Salah satu peserta forum, Bambang Untoro Subagyo, tokoh masyarakat dari Gunungketur, menyampaikan apresiasi atas kualitas pelayanan di Kemantren Pakualaman yang dinilai telah berjalan baik. Namun, ia berharap ke depan penyelenggaraan pertemuan dapat lebih tepat waktu dan terkoordinasi lebih baik.
Acara FKP ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai elemen masyarakat, antara lain Lurah Gunungketur Sunarni, S.M., M.M, Sekretaris Lurah Purwokinanti Suryani, pengurus RW/RT, PKK, Bank Sampah, Karang Taruna, Ketua LPMK, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Sebagai penutup, kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan bersama Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk terus memperbaiki dan mengedepankan pelayanan publik yang berbasis standar dan berorientasi pada kebutuhan warga, sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012, dan SOP No. 132/PA/2024.
“Capaian ‘Sangat Baik’ dalam IKM bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk terus bergerak menuju pelayanan yang lebih prima,” tutup Dr. Irsasri dalam akhir paparannya.
Survei Kepuasan Masyarakat di Kemantren Pakualaman ini menggunakan metode quissioner, melalui Web dan Google form yang langsung ke sistem online. (Ags)
