KORAN MERAPI – Forum Wartawan Kebangsaan [FWK] berpendapat peran pers dalam penanganan bencana sangat penting, tak sekadar sebagai pencatat peristiwa, tapi juga menyuarakan kondisi korban yang sesungguhnya di lapangan, menjaga nurani bangsa sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.
Demikian salah satu pernyataan pers yang disampaikan Forum Wartawan Kebangsaan di Jakarta, Minggu (21/12/2025). FWK prihatin dengan pejabat negara, dalam menyikapi kerja jurnalistik yang aktif dalam menyuarakan kondisi korban di lapangan.
Keprihatinan ini, juga ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Jumat (19/12/2025) lalu, jenderal bintang empat ini, antara lain, meminta pers tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana. Sebaliknya, ia meminta pers melaporkan kekurangan tersebut kepada pemerintah untuk segera ditangani dengan baik.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane kecewa dengan sikap pejabat negara yang dinilainya antikritik dan terlalu nyaman dengan pujian. Tidak elok pejabat negara mengeluh saat rakyat tengah berjuang menghadapi banjir, tanah longsor dan krisis pangan.
Menurutnya, tanpa peran pers yang berani mengkritik, bantuan belum tentu cepat turun ke lokasi bencana. “Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,”ujar Raja Pane.
Bukan Menyudutkan
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengingatkan tugas pers adalah membuat pemberitaan yang sesuai fakta, agar masyarakat mengetahui perkembangan khususnya penanganan bencana alam skala besar di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). “Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan tapi agar informasi diketahui dengan jelas,”tambahnya.
Diakuinya, penanganan bencana ekologis ini membutuhkan waktu tapi di sisi lain nasib ribuan warga terdampak juga sangat penting karena menyangkut nyawa dan kehidupan mereka agar bisa hidup secara layak, normal.
“Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu sangat wajar. Perut tidak bisa menunggu,”ujar Hendry Bangun, mantan wartawan Harian Kompas.
Laporan dari teman-teman FWK di daerah bencana menyebutkan, hingga Sabtu [20/12/2025], belum semua lokasi pengungsian menerima bantuan sebagaimana semestinya.
“Selama ini pers selalu hadir untuk kepentingan publik, bukan yang lain, jadi para pejabat agar berpikiran luas, membuka diri pada pendapat, sebab itu juga aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat, baik yang menjadi korban bencana, mereka yang terdampak, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya,”ujar Hendry Bangun.
FWK berharap para pejabat tidak menutupi apapun, menjaga pencitraan dengan cara yang keliru, karena ini justru akan membuat penanganan bencana dapat salah arah.
FWK berpendapat dengan keterbukaan dan sikap menerima kritik dan masukan, maka kerja-kerja keras yang dilakukan semua pihak untuk menangani bencana ekologis di Sumatera akan melahirkan empati dan dukungan.
Di sisi lain, Hendry Bangun menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital juga Badan Komunikasi Pemerintah memiliki Pos Informasi di daerah bencana. “Seharusnya mereka punya Posko Informasi dan menyediakan semua kebutuhan informasi di daerah bencana,”ujar Hendry Ch Bangun, salah seorang pendiri FWK. (***)
