KORAN MERAPI – Akselerasi digitalisasi yang berlangsung pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi COVID-19, telah mengikis batas-batas konvensional dan mengubah pola aktivitas masyarakat. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini dimanfaatkan secara masif untuk mendukung berbagai kegiatan di hampir seluruh sektor kehidupan.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan bahwa Pemda DIY, yang telah memiliki Payung Hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) TIK, harus bergerak lebih serius memimpin pemanfaatan TIK bersama para netizen dan pemangku kepentingan (stakeholders).
“Kita dorong Pemda DIY serius membangun ekosistem digital yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM) handal demi mengoptimalkan ragam pelayanan publik. Harapan ke depan, dengan ekosistem digital yang terintegrasi bisa tumbuhkan perekonomian rakyat lebih baik,” kata Eko Suwanto, Senin (2/11/2026).
Guna menghadirkan ekosistem digital yang tangguh, Eko Suwanto memaparkan ada empat pilar utama yang wajib dikerjakan oleh Pemda DIY. Pertama, penguatan literasi digital di berbagai lini kehidupan masyarakat. Kedua, penataan infrastruktur TIK yang aman demi menjamin perlindungan data pribadi warga serta menanggulangi ancaman kejahatan siber maupun fraud. Ketiga, keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana fisik TIK secara merata. Keempat, penyusunan dan pengolahan data mikro warga DIY yang terintegrasi secara komprehensif dengan indikator ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup.
“Ketersediaan Big Data Mikro yang benar, akurat dan detail amat mendesak untuk dipetakan melalui kecakapan analitik big data, ini bisa bermanfaat membangun DIY secara luas,” kata Eko Suwanto.
Pemda DIY, melalui big data yang terkelola, dituntut memiliki data yang presisi mengenai batas wilayah, jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga pemetaan zona bahaya akibat potensi bencana alam. Di sisi lain, Eko Suwanto mengapresiasi maraknya inovasi platform aplikasi pelayanan publik saat ini. Namun, ia menekankan perlunya penyederhanaan dan integrasi aplikasi tersebut.
“Kemenkeu, Kemendagri, juga instansi lainnya menguntegrasikan aplikasi yang ada, jangan tumpang tindih. Langkah integrasi ini penting agar publik dapat memotret tata kelola data yang transparan, efisien, dan aman,” kata Eko Suwanto.
Prinsip sinergi dan kolaborasi juga harus diwujudkan pada tataran operasional infrastruktur. Eko Suwanto mencontohkan pengelolaan sistem pemantauan seperti CCTV yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri, baik yang dikelola Kementerian maupun Pemerintah Daerah. Pada saatnya, seluruh jaringan CCTV dan infrastruktur digital ini harus diintegrasikan secara optimal demi kepentingan dan pelayanan masyarakat.
“Pembentukan lingkungan digital yang positif dan memudahkan ini bakal menjadi landasan kuat dalam menumbuhkan ekosistem digital yang berdampak nyata,” kata Eko Suwanto.
Secara konkret, Eko Suwanto menguraikan harapan agar ekosistem digital DIY membawa manfaat strategis pada 6 sektor kunci. Sektor pertama adalah pendidikan, di mana ekosistem digital didedikasikan untuk menunjang proses belajar-mengajar formal maupun informal.
“Ekosistem digital ini penting untuk didedikasikan bagi kaum muda, Gen Z untuk proses belajar mengajar selain menciptakan lapangan kerja dan membangun kesempatan bagi usaha baru bagi kaum muda”, ujar Eko Suwanto.
Sektor kedua adalah peningkatan pelayanan publik yang responsif; layanan penerbitan akta kelahiran dan kematian di Kota Yogyakarta yang cepat telah membuktikan efisiensi administrasi waris serta asuransi. Sektor ketiga diarahkan pada penguatan bisnis dan perekonomian rakyat, seperti optimalisasi platform SiBakul dengan subsidi ongkir dari Pemda DIY guna memberdayakan pengusaha baru dan membuka lapangan kerja.
Sektor keempat berkaitan langsung dengan aspek keamanan dan kenyamanan daerah. Kehadiran ruang publik dan lingkungan yang aman serta nyaman sangat dibutuhkan agar sektor pariwisata DIY dapat tumbuh berkembang dengan pesat. Melalui dukungan ekosistem digital yang mantap, sistem pemantauan wilayah dan ketertiban umum dapat dipelihara dengan lebih responsif, sehingga wisatawan maupun warga lokal merasa tenang saat beraktivitas.
Sektor kelima berfokus pada manajemen kebencanaan daerah. Dengan 14 potensi bencana, seperti erupsi Gunung Merapi hingga anomali bencana hidrometeorologi, ekosistem digital mampu menggeser paradigma dari sekadar penanganan kedaruratan menjadi kesiapsiagaan berkat integrasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS). Pengintegrasian EWS dari wilayah puncak Merapi hingga pesisir pantai selatan memastikan mitigasi berjalan baik, sehingga masyarakat dan wisatawan dapat beraktivitas secara aman di kawasan pegunungan maupun pantai.
Adapun sektor keenam adalah dorongan bagi riset dan perguruan tinggi. DIY memiliki ratusan Perguruan Tinggi dengan ribuan akademisi yang aktif melakukan penelitian dari jenjang S1 hingga S3; hadirnya ekosistem digital yang matang akan menjadi wadah akselerasi riset bermutu tinggi.
“Melalui ekosistem digital di berbagai sektor ini, termasuk tata kelola transportasi dan solusi atas keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Eko Suwanto optimistis Pemda DIY dapat menjawab tantangan pengangguran, menekan angka Gini Ratio, dan menumbuhkan perekonomian rakyat secara berkelanjutan,” kata Eko Suwanto, alumni Magistper Ekonomi Pembangunan UGM ini. (Rls)
