KORAN MERAPI – Sehari menjelang rapat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI tentang Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pada akhirnya putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memilih mengundurkan diri, Eko Suwanto bicara gamblang soal dinamika politik bangsa.
Ketua Komisi A DPRD DIY itu menyatakan dengan tegas memberikan dukungan DPR RI menggunakan HMP, atau langkah lain meminta Gibran mundur saja.
Kini, kedua hal itu terjadi. Pertama, Ketua DPC PDI Perjuangan Jogja ini pun mengapresiasi langkah konstitusional DPR RI yang mengajukan HMP untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut pada 11 November 2026 kemarin.
Kedua, pada akhirnya Gibran menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden RI.
Ini semua memiliki pijakan hukum dan yuridis lengkap. Landasan itu merujuk pada Keputusan MK Nomor 1/PHPUPRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak ditemukannya ijazah yang bersangkutan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026 yang menilai surat terkait tidak sah, serta keputusan terbaru dari Kemendikbudristek yang resmi mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Setingkat SLTA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
“Peristiwa politik yang bergulir sangat cepat dalam 40 hari terakhir ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya Putusan MK Nomor 90 di masa lalu yang memuluskan Gibran sebagai Cawapres. MKMK sudah memutus bersalah dan mencopot Ketua MK Anwar Usman. Ia mengingatkan kembali bagaimana pada saat itu konstitusi diakali dan dimanipulasi terkait syarat usia maupun pengalaman menjabat sebagai kepala daerah demi meloloskan pencalonan. Jatuhnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres RI, bisa direfleksikan dengan falsafah Jawa Ngunduh wohing pakarti (Memetik buah dari perbuatan sendiri) dan Sopo sing salah bakalan seleh (Siapa yang bersalah pada akhirnya akan terbukti). Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang ,” kata Eko Suwanto, Jumat (13/11/2026) di Yogyakarta.
Secara khusus, mengutip pesan seorang teman diskusi yang memberikan ungkapan Jawa “Kesusu selak ngapa, sesuk-sesuk ngenteni apa” (Tergesa-gesa mau mengejar apa, mau besok besok menunggu apa) adalah petuah dalam sikap hidup masyarakat tentang kebijaksanaan membaca waktu yang tepat untuk bertindak. Pesan pertama, “Kesusu selak ngapa” (Tergesa-gesa mau mengejar apa), mengingatkan agar tidak tergesa-gesa melangkah selama persiapan belum matang. Langkah yang diambil tanpa bekal, perhitungan, dan kesiapan yang cukup hanya akan berujung pada hasil yang tidak maksimal, bahkan gagal total.
Sebaliknya, bagian kedua, “Sesuk-sesuk ngenteni apa” (mau besok-besok menunggu apa), menegaskan bahwa ketika segala persiapan sudah matang dan hati merasa waktunya telah tiba, tidak ada lagi alasan untuk menunda.
Pada titik itu, keraguan dan penundaan justru menjadi penghalang. Langkah harus segera diambil untuk menjemput takdir, karena tidak ada lagi yang perlu ditunggu.
Dengan demikian, ungkapan ini bukan sekadar ajakan untuk bersabar, tetapi juga dorongan untuk berani bertindak tepat pada waktunya
“Hari ini alam semesta menunjukkan kepada kita, “Sapa sing salah bakalan seleh” (Siapa yang berbuat salah akan terbukti). Ibaratmya, ketika hutannya dirusak dan tanamannya dibabat, risikonya pasti banjir dan kekeringan,” kata Eko Suwanto
Filosofi kepemimpinan, salah satunya berakar pada ajaran Hastabrata serta kewajiban untuk hidup dalam satu tarikan napas dengan amanat penderitaan rakyat.
Eko Suwanto menyoroti bahwa siapa pun yang kelak mendapatkan mandat kepercayaan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional, wajib menyelaraskan langkahnya dengan nilai-nilai moralitas publik dan tidak memaksakan kehendak.
Menyikapi situasi kebangsaan saat ini, Eko Suwanto menyampaikan tiga pesan utama bagi seluruh elemen bangsa.
Pertama, pentingnya menjadikan Ideologi Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945, sebagai pegangan mutlak yang tidak boleh diakali demi kepentingan kekuasaan sesaat.
Jika ideologi Pancasila dan konstitusi disiasati, kehancuran legitimasi seperti yang terjadi hari ini akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Pesan kedua adalah meneguhkan kembali falsafah hidup berbangsa bahwa manusia harus migunani atau bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Eko Suwanto mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan keluarga di atas kepentingan bangsa dan negara.
“Ketiga, saya nengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kejernihan pikiran dan kebersihan hati dalam membaca serta mensikapi dinamika politik yang berkembang cepat. Seluruh komponen bangsa juga perlu terus merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata Eko Suwanto. (Rls)
