KORAN MERAPI – Panitia Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menjadi dasar sah dalam proses pemilihan Ketua Umum pada Kongres Persatuan mendatang, 29-30 Agustus di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
“DPT ini mengacu pada komposisi hak suara dalam Kongres PWI XXV di Bandung, dengan total 88 hak suara dari seluruh provinsi dan satu daerah otonom. Namun, jumlah total suara menjadi 87 karena Banten hanya dua suara,” ujar Zulkifli Gani Ottoh, ketua SC, dalam rapat bersama SC dan OC Kongres Persatuan, Kamis (7/8) di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakpus.
Berdasarkan DPT Kongres Bandung, Banten sebenarnya punya tiga suara. Namun, menyusul kesepakatan SC yang mensahkan dua kepengurusan PWI Banten, khusus Banten diputuskan dua suara. Dua suara tersebut dibagi rata untuk kedua ketua PWI Banten. Dengan demikian, jumlah keseluruhan suara di Kongres Persatuan PWI 2025 adalah 87.
Setelah rapat koordinasi SC dan OC, dilanjutkan dengan rapat khusus, mempertemukan dua ketua PWI Banten, yakni Rian Nopandra dan Mashudi. Kedua ketua tersebut manerima putusan SC mengurangi satu suara PWI Banten.
“Keputusan ini harus kita hormati dan ikuti bersama dari panitia hingga PWI daerah. Penetapan DPT adalah hasil kesepakatan dua Ketua Umum PWI yang juga menjunjung tinggi semangat damai agar tidak ada kegaduhan di daerah,” sambut Ketua OC, Marthen Selamet Susanto.
Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh menegaskan bahwa menggunakan DPT hasil Kongres Bandung merupakan jalan tengah yang adil dan sudah melalui pembahasan menyeluruh.
“Kita ingin menjaga suasana perdamaian yang sudah terbentuk. DPT ini digunakan secara sah pada Kongres sebelumnya dan menjadi dasar yang kuat agar tidak terjadi lagi sengketa di masa depan,” terang Zulkifli Gani Ottoh.
Berikut daftar lengkap jumlah hak suara per provinsi: Aceh: 3, Sumatera Utara: 4, Riau: 4, Sumatera Barat: 3, Jambi: 3, Sumatera Selatan: 4, Bengkulu:2, Lampung: 5, DKI Jakarta: 3, Jawa Barat: 5, Jawa Tengah: 3, Solo: 1.
Selanjutnya DI Yogyakarta: 2, Jawa Timur: 4, Bali: 2, Kalimantan Barat: 1, Kalimantan Selatan: 3, Kalimantan Tengah: 3, Kalimantan Timur: 2, Sulawesi Utara: 3, Sulawesi Tenggara: 2, Sulawesi Tengah: 2, Sulawesi Selatan: 3, Maluku: 2, Nusa Tenggara Barat: 1.
Kemudian Nusa Tenggara Timur: 1, Papua: 1, Bangka Belitung: 2, Maluku Utara: 2, Gorontalo: 1, Banten: 3 (2), Kepulauan Riau: 1, Papua Barat: 1, Sulawesi Barat: 1, Kalimantan Utara: 1, Papua Barat Daya: 1, Papua Tengah: 1, Papua Selatan: 1 dan Papua Pegunungan: 1, jadi Total Hak Suara: 87.
Selain menetapkan hak suara, Kongres PWI 2025 juga memberi ruang partisipasi kepada lima orang peninjau dari setiap provinsi. Peninjau ini hanya dapat menghadiri pembukaan dan penutupan kongres, dan akan disediakan ruang khusus yang dilengkapi layar siaran langsung.
Keikutsertaan atau keberadaan peninjau di Kongres Persatuan PWI 2025 harus direkomendasikan oleh ketua PWI Provinsi masing-masing. Ada saran diikutkannya PLT sebagai peninjau. Namun, diputuskan jika penunjukkan peninjau berpulang kepada kebijakan masing-masing ketua PWI Provinsi.
Dengan keputusan ini, panitia berharap seluruh peserta dapat menjaga marwah organisasi dan menjadikan Kongres PWI 2025 sebagai momentum pemersatu seluruh insan pers nasional. (Rls)
