KORAN MERAPI — Kemitraan strategis antara lembaga legislatif dan insan pers di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memasuki babak baru. Dalam forum “Sambung Rasa” yang digelar di Gedung DPRD DIY, Sabtu (14/2), Ketua DPRD DIY, Nuryadi, secara terbuka mengundang pers untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja wakil rakyat.
Momentum ini juga dimanfaatkan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY untuk menetapkan langkah bersejarah: pembentukan panitia ad hoc guna memperjuangkan almarhum Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) sebagai Pahlawan Nasional di bidang jurnalistik.
DPRD DIY: “Ini Kantor Rakyat, Jangan Ada yang Ditutupi”
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menegaskan bahwa kritik dari media adalah instrumen penting untuk memperbaiki performa lembaga legislatif. Ia menekankan pentingnya transparansi, terutama terkait pengelolaan APBD dan keputusan strategis lainnya.
”Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik yang disampaikan tentu untuk perbaikan bersama. Ini kantor rakyat, semua bisa mengetahui hasil kerja dewan tanpa harus ditutupi agar tidak muncul praduga yang salah,” ujar Nuryadi.
Di tengah derasnya arus disinformasi, Nuryadi juga menitipkan pesan agar PWI DIY menjadi benteng kebenaran dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta.
Ketua PWI DIY, Hudono, menyambut hangat keterbukaan DPRD DIY. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan fondasi kuat bagi penguatan demokrasi di daerah.
Selain membahas sinergi dengan pemerintah, Rapat Kerja (Raker) PWI DIY kali ini menghasilkan sejumlah keputusan krusial untuk lima tahun ke depan, antara lain:
Panitia Ad Hoc Tokoh Udin: Membentuk tim khusus untuk mengawal proses pengusulan almarhum Udin sebagai Pahlawan Nasional.
Kemudian Peningkatan Kompetensi: Komitmen menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal satu kali dalam setahun.
Selanjutnya Infrastruktur dan Perlindungan: Mewujudkan pembangunan Grha Pers Pancasila serta memperkuat advokasi dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.
Raker ini juga diperkaya oleh masukan dari tokoh-tokoh senior seperti Sekretaris Dewan Penasehat Edy Suandi Hamid, Anggota Dewan Pakar Esti Susilarti, dan Anggota Dewan Penasehat Ki Bambang Widodo. Kehadiran para tokoh ini memastikan program kerja PWI DIY tetap berpijak pada nilai-nilai luhur jurnalisme dan kepentingan publik.
Melalui sinergi ini, diharapkan fungsi kontrol sosial dan transparansi pemerintahan di Yogyakarta dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat luas. (Rls)
