KORAN MERAPI — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta, Edi Kuswanto, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat pola komunikasi publik di era digital dengan menghadirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu berperan sebagai konten kreator di media sosial.
Menurut Edi, perkembangan teknologi di era Society 5.0 membuat masyarakat semakin aktif dan kritis dalam menyampaikan aspirasi, kritik, hingga laporan terkait pelayanan publik.
“Itu bagus agar bisa segera ditangani. Tapi dari sisi pemerintah juga wajib menyampaikan hasil penanganannya. Jangan hanya sekadar foto seolah-olah sudah ditindaklanjuti, tetapi kualitas pekerjaannya kurang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Ia menilai, meningkatnya jumlah laporan masyarakat terkait jalan rusak, pohon rawan tumbang, hingga saluran air yang tersumbat menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah daerah juga dinilai perlu menyampaikan hasil kinerja secara lebih komunikatif agar masyarakat dapat memahami proses penanganan suatu permasalahan secara utuh.
Edi kemudian mencontohkan salah satu aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang dinilai aktif menyampaikan informasi kinerja melalui konten digital.
“Saya sudah melihat dan mempelajari video yang sering diunggah oleh akun Instagram DanangRM. Itu sangat baik. Seharusnya pemkot memperbanyak ASN seperti beliau yang mampu mengampanyekan hasil kinerja pemerintah dengan narasi yang tidak kaku, tetapi bisa diterima masyarakat,” tambahnya.
Diketahui, Danang RM merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang aktif membuat konten informasi pemerintahan melalui media sosial Instagram.
Sebelumnya, Danang RM pernah menjabat sebagai Lurah Kembangan Selatan. Saat ini ia bertugas sebagai Wakil Camat di wilayah Grogol Petamburan.
Keberadaan ASN yang mampu mengemas informasi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam bentuk konten digital dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga diyakini dapat memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Rls)
