KORAN MERAPI – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tengah menyiapkan rencana strategi besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi internasional dengan pemerintah daerah di Korea Selatan. Kerja sama ini difokuskan pada pengiriman tenaga kerja musiman di sektor pertanian dan perikanan (aquaculture) guna memberikan peluang bagi lulusan SMA/SMK serta petani milenial di wilayah tersebut.
Dalam audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Kapanewon Wonosari, Minggu, (30/8/2026) yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, bersama perwakilan Asosiasi kerjasama dari Korea, Han Sang Jae dan Bang Hyun Sig, serta Prof. Dr. Bambang Waluyo Hadi Eko Prastono dari Universitas Diponegoro, terungkap bahwa Korea Selatan membutuhkan ribuan tenaga kerja musiman. Program ini menawarkan kontrak kerja selama 8 bulan dengan skema seasonal worker.
“Kerja sama ini akan dijalankan melalui skema Government-to-Government (G2G) atau bupati-to-bupati untuk memastikan legalitas dan keamanan pekerja. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menempuh jalur yang transparan dan aman.” ujar Han saat memaparkan.
Estimasi gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan, Han mengungkapkan yakni sekitar Rp30 juta per bulan, sehingga dalam satu musim (8 bulan), seorang pekerja berpotensi membawa pulang penghasilan bruto sekitar Rp240 juta.
“Kuota awal yang direncanakan untuk Kabupaten Gunungkidul adalah sebanyak 100 orang, yang terbagi masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan 50 orang untuk sektor perikanan.” kata Hang Sang Jae.
Bupati Endah menekankan bahwa program ini merupakan solusi strategis bagi tingginya angka lulusan SMA/SMK di Gunungkidul yang tidak melanjutkan kuliah. Tercatat ada sekitar 8.700 lulusan tahun ini, di mana 92% lulusan SMK dan 44% lulusan SMA tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Langkah ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah generasi muda terjerat masalah sosial seperti judi online dan ketergantungan pada bantuan sosial.” ujar Bupati Endah.
Beberapa poin teknis yang disiapkan antara lain Pelatihan Bahasa dan Budaya, Bekerja sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) untuk memberikan pelatihan bahasa Korea dan penguatan etos kerja sebelum keberangkatan.
Kemudian pekerja akan didampingi agar hasil pendapatan dari Korea dapat dijadikan modal usaha produktif atau melalui koperasi saat kembali ke tanah air, sehingga kesejahteraan mereka berkelanjutan, serta Bupati akan bertanggung jawab atas kedisiplinan kontrak kerja agar tidak ada pekerja yang melarikan diri atau berpindah perusahaan secara ilegal, demi menjaga citra daerah dan kelanjutan kerja sama.
Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar pengiriman tenaga kerja, melainkan bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM). “Keberhasilan kerja sama ini bukan diukur dari berapa banyak yang berangkat, tapi seberapa besar mereka memperoleh kompetensi dan pengalaman internasional untuk meningkatkan kesejahteraan daerah asal,” tegas Bupati.
Rencananya, proses seleksi dan administrasi akan segera dilakukan dengan target keberangkatan pada bulan Maret atau April mendatang, menyesuaikan dengan musim tanam di Korea Selatan. Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi kabupaten tetangga di DIY untuk bergabung dalam kolaborasi ini guna memperkuat posisi tawar dengan mitra di Korea Selatan. (Rls)
