KORAN MERAPI — Berbeda dengan negara tetangga seperti Thailand yang diterjang kudeta militer secara terbuka atau Filipina yang menghadapi personalisasi kekuasaan, Indonesia dinilai menempuh jalur berbeda dalam fenomena kemunduran demokrasi (democratic backsliding).
Di Indonesia, menurut Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto, pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Hal tersebut disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
“Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” tegas Andi di hadapan perwakilan partai politik dari berbagai negara Asia.
Andi juga menyoroti kondisi perekonomian tanpa syarat (money without condition) di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang sangat rendah, yakni sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi warga.
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi membeberkan dinamika koalisi politik pasca-Pemilu 2024 yang disebutnya sangat cair dan enigmatik.
Menurut Andi, meskipun terbentuk koalisi raksasa dengan PDI Perjuangan menjadi satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang besar tersebut justru mengalami anomali di mata publik.
“Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80%. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28%. Ini adalah penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama,” beber mantan Gubernur Lemhannas tersebut.
Menurut Andi, penurunan drastis itu dipicu kerasnya penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program makan siang gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Menjawab pertanyaan peneliti FISIP UGM Hafiz mengenai pentingnya literasi kewarganegaraan, Andi kemudian memaparkan munculnya dua “sekutu baru” yang dinilainya mengejutkan dalam menjaga resiliensi demokrasi di Indonesia.
Sekutu pertama adalah pasar global (global market). Andi menyoroti fenomena penurunan peringkat indeks tepercaya oleh lembaga seperti MSCI, FTSE, Moody’s, dan S&P akibat hilangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, memicu pendarahan modal (capital flight) ke negara-negara tetangga seperti Filipina dan India.
Sekutu kedua adalah fenomena “Swasembada Meme & Kecerdasan Buatan (AI)”. Andi menyoroti kegagalan pemerintah melakukan sensor digital yang diimbangi dengan maraknya satire politik, meme, serta penggunaan kecerdasan buatan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan publik di media sosial.
“Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni Perempuan dan Generasi Muda atau Youth,” pungkas Andi.
Dalam sesi diskusi yang sama, Presiden Liberal Party Filipina Lorenzo “Erin” Tañada memaparkan tumpulnya fungsi pengawasan (checks and balances) parlemen di Filipina.
Menurut Tañada, kondisi tersebut disebabkan oleh ketergantungan para legislator terhadap pencairan anggaran proyek lokal dari Presiden demi mempertahankan keberlangsungan politik mereka dalam siklus pemilu berikutnya.
Sementara itu, perwakilan Democrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman pembubaran partai-partai demokratis oleh lembaga peradilan melalui keputusan hakim yang ditunjuk rezim militer.
Sesi panel pertama tersebut diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada para pembicara dan moderator.
Dari sisi daya tarik pemberitaan, judul pertama paling kuat karena memuat angka 28 persen, nama Prabowo, dan pernyataan Andi Widjajanto. Sementara judul “Sebut Demokrasi RI Rusak Secara Legal, Andi Widjajanto: ‘Everything Was Legalized’” lebih kuat bila ingin menonjolkan isu democratic backsliding sebagai tema utama forum. (Rls)
