KORAN MERAPI – Bupati Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi kepada jajaran Universitas Diponegoro (Undip) atas kesediaan mereka berkolaborasi demi kemajuan daerah. Dalam diskusinya bersama rekan-rekan Undip yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Kapanewon Wonosari, Jumat, (21/8/2026), Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Gunungkidul tidak dapat membangun daerah sendirian tanpa adanya sinergi, kolaborasi, dan gotong royong antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Bupati mengutip amanat Bung Karno bahwa gotong royong bukan sekadar identitas, melainkan sebuah keharusan dalam cara kerja pemerintah. Ia memaparkan bahwa meskipun Gunungkidul memiliki potensi besar di sektor pariwisata unggulan, pertanian (sebagai gudang ternak DIY), perikanan, serta UMKM, potensi tersebut harus dikelola agar memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Namun, di balik potensi tersebut, Gunungkidul menghadapi tantangan besar terkait masalah kesehatan mental (kasus bunuh diri) dan krisis air bersih.” ungkap Bupati Endah.
Saat ini, Gunungkidul menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Menko PMK sebagai proyek percontohan penanggulangan bunuh diri di Indonesia. Terkait krisis air, Bupati mengungkapkan bahwa kondisi geografis pegunungan karst membutuhkan sumber daya besar untuk mengelola air purba agar bisa terintegrasi ke rumah tangga.

Sebagai langkah konkret, dijadwalkan pada 26-28 Agustus mendatang, pihak Undip akan mendampingi dalam kerja sama bidang desalinasi air agar Gunungkidul diharapkan mampu memiliki produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sendiri.
Mendampingi diskusi dengan Undip, Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, memaparkan potret tantangan kesehatan di wilayahnya yang masih cukup berat. Berdasarkan data yang disampaikan, angka stunting di Gunungkidul mencapai 15,6%**, yang relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIY. Selain itu, kasus bunuh diri (gantung diri) mencapai 25 kasus hingga pertengahan 2026, setelah tahun sebelumnya mencatatkan 27 kasus.
“Masalah kesehatan mental ini diperparah dengan temuan penyakit degeneratif yang tinggi, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan prevalensi hipertensi di atas 50%, diabetes melitus (DM) di atas 20%, dan kasus stroke mencapai 85%.” papar Ismono, Hal ini berdampak pada tingginya kebutuhan layanan cuci darah (hemodialisa).
Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah kekurangan tenaga medis dan dokter spesialis secara signifikan. Di tingkat Puskesmas, terjadi kekurangan dokter umum, dokter gigi, hingga tenaga laboratorium dan klinis.
Sementara di RSUD Wonosari (Kelas B), masih terdapat kekosongan dokter spesialis dan subspesialis, seperti dokter onkologi, bedah saraf, dan urologi. Bahkan, Gunungkidul saat ini hanya memiliki satu dokter spesialis jiwa, yang sangat membatasi pelayanan kesehatan mental dan pengurusan surat keterangan rohani.
“Pemerintah daerah berharap melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, kekurangan SDM ini dapat tertutupi melalui program magang, residensi senior, maupun beasiswa spesialis bagi dokter umum.” kata Kepala Dinas Kesehatan.
Menanggapi permasalahan kesehatan di Gunungkidul, Prof. Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip), menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Undip membawa tim ahli yang lengkap, mulai dari spesialis urologi (dengan unggulan penanganan batu saluran kemih), bedah digesti, ahli gizi, hingga pakar keperawatan holistik dan psikiatri.
dr. Yan menegaskan bahwa universitas memiliki tanggung jawab Tri Dharma, di mana hilirnya adalah pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan problematika di lapangan. Ia menyoroti bahwa tim psikiatri Undip cukup kuat dan siap diterjunkan baik ke masyarakat maupun untuk penugasan di rumah sakit guna membantu menangani masalah depresi dan kesehatan mental yang tinggi di Gunungkidul.
“Sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter di RSUD, Undip menawarkan skema pengiriman PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) senior atau “residensi senior”. kata dr. Yan.
Ia menjelaskan, para residen ini dikategorikan berdasarkan tingkat senioritasnya (label merah, kuning, dan hijau), di mana residen “label hijau” atau yang paling senior dapat membantu pelayanan medis di bawah supervisi, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien di Gunungkidul. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada realisasi program yang terukur. (Rls)



















