KORAN MERAPI – TAK habis-habisnya orang menyerang Rocky Gerung setelah namanya masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagian menganggap langkah itu sebagai akhir dari kariernya sebagai pengkritik kekuasaan. Ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa seorang yang selama ini berdiri di luar pagar akhirnya ikut masuk ke dalam halaman Istana.
Saya justru melihat persoalannya tidak sesederhana itu.
Rocky memang dikenal sebagai pengkritik yang keras. Ia bisa menyebalkan, bahkan menjengkelkan, bagi mereka yang menjadi sasaran kritiknya. Tetapi justru karena itulah posisi barunya menarik. Untuk pertama kalinya, kita bisa menguji apakah keberanian berbicara di luar kekuasaan memiliki daya tahan ketika suara itu dibutuhkan langsung di dalam kekuasaan.
Apalagi hubungan Rocky dengan Prabowo bukan cerita yang baru dimulai pada Oktober 2026.
Pada Pilpres 2019, nama Rocky sudah masuk dalam daftar 68 orang yang diperkenalkan Prabowo sebagai calon pembantu pemerintahan jika menang. Rocky tercatat sebagai pengamat politik dalam daftar tersebut. Lima tahun kemudian, setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Rocky kembali berada di sekitar perdebatan mengenai pemerintahan baru, meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.
Namun, di sinilah cerita menjadi lebih menarik.
Rocky bukan pendukung Prabowo yang konsisten sepanjang jalan. Menjelang Pilpres 2024, ia justru pernah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan pada awal 2024, ia aktif mengomentari pertarungan Anies dan Prabowo dengan posisi yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan proses politik menjelang pemilu.
Lebih jauh lagi, Rocky kemudian menyatakan tidak mencoblos pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tangannya tidak memiliki tinta sebagai tanda tidak datang ke tempat pemungutan suara. Alasannya, ia menganggap persoalan etik demokrasi lebih penting daripada sekadar memilih salah satu kandidat.
Artinya, terlalu sederhana jika Rocky sekarang ditempelkan sebagai orang yang sejak awal berada di barisan Prabowo.
Justru rekam jejak itu yang membuat penunjukannya sebagai anggota Wantimpres layak dibaca sebagai eksperimen politik.
Eksperimen itu bukan hanya untuk Rocky, melainkan juga untuk Prabowo.
Sebab, seorang presiden yang dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan “iya” tidak selalu memperoleh nasihat yang baik. Kekuasaan membutuhkan orang yang bersedia mengatakan “tidak” ketika kebijakan mulai menyimpang dari tujuan awal.
Dalam konteks itulah keberadaan Rocky bisa mempunyai arti.
Setelah dilantik pada 2 Oktober 2026, Rocky sendiri mengatakan fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia membedakan antara “mengkritik” dan bersikap “kritis”. Menurut dia, tugas dewan adalah membaca ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden.
Pernyataan itu penting.
Sebab, kritik di luar kekuasaan relatif murah. Orang dapat mengatakan apa saja tanpa harus ikut memikul konsekuensi keputusan. Ketika sebuah kebijakan gagal, pengkritik tinggal menunjuk dan berkata: saya sudah memperingatkan.
Tetapi berada di dalam kekuasaan berbeda.
Di dalam Istana, sebuah gagasan harus berhadapan dengan anggaran, birokrasi, kepentingan partai, target politik, tekanan publik, kepentingan bisnis, serta konsekuensi sosial. Kritik tidak lagi cukup menjadi kalimat yang menarik di layar YouTube. Ia harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Di titik itulah Rocky sedang diuji.
Dan Prabowo juga sedang diuji.
Apakah Prabowo sungguh menghendaki orang kritis di sekelilingnya? Ataukah “orang kritis” hanya menarik selama kritik itu berada di luar pagar kekuasaan?
Pertanyaan ini penting karena sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa banyak pengkritik akhirnya berubah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebagian menjadi bagian dari sistem yang dahulu dikritiknya. Sebagian lainnya tetap berada di dalam sistem, tetapi kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan pusat keputusan.
Rocky mempunyai modal sosial yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia membangun identitas sebagai intelektual yang tidak mudah tunduk pada arus politik. Bahkan ketika pernah dikaitkan dengan kubu tertentu, ia tetap menunjukkan kecenderungan untuk mengambil posisi yang tidak selalu nyaman bagi kelompok yang sedang dibicarakan.
Itulah sebabnya penunjukan ini tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai “Rocky masuk Istana”.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Istana sedang berubah karena Rocky, atau Rocky yang sedang berubah karena Istana?
Jawabannya belum ada.
Bahkan terlalu dini menyimpulkannya.
Satu hal yang jelas, hubungan Rocky dan Prabowo memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekadar penunjukan Wantimpres. Pada 2019, Prabowo pernah memasukkan Rocky dalam daftar orang yang diproyeksikan membantu pemerintahan. Pada 2024, Rocky sempat menawarkan dirinya sendiri jika diperlukan masuk pemerintahan, bahkan menyebut posisi Jaksa Agung sebagai jabatan yang ia inginkan. Pada saat yang sama, ia juga memprediksi hubungan Prabowo dengan Jokowi dapat mengalami benturan karena perbedaan prioritas kebijakan.
Ini menunjukkan satu hal: Rocky tidak pernah benar-benar jauh dari gelanggang kekuasaan Prabowo.
Tetapi kedekatan tidak otomatis berarti kepatuhan.
Justru di sinilah kualitas hubungan keduanya akan ditentukan.
Seorang penasihat presiden bukan orang yang tugasnya membenarkan keputusan presiden. Ia harus mampu menunjukkan risiko dari sebuah keputusan sebelum risiko itu berubah menjadi masalah. Ia harus bisa mengatakan bahwa suatu kebijakan populer belum tentu benar, dan kebijakan yang tidak populer belum tentu salah.
Jika Rocky mampu menjalankan fungsi itu, keberadaannya di Wantimpres justru dapat menjadi keuntungan bagi Prabowo.
Presiden membutuhkan cermin yang tidak selalu membuat wajah terlihat bagus.
Cermin yang hanya memantulkan wajah yang ingin dilihat pemiliknya tidak berguna. Demikian pula penasihat yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar presiden.
Tetapi Rocky juga harus memahami bahwa kritik dari dalam memiliki disiplin yang berbeda dengan kritik dari luar. Di luar, retorika dapat mengguncang publik. Di dalam, argumentasi harus lebih terukur. Data harus kuat. Alternatif kebijakan harus tersedia. Kritik harus disertai jalan keluar.
Kalau tidak, Rocky hanya memindahkan panggung.
Dulu ia berbicara dari luar Istana. Kini ia memiliki akses ke ruang tempat keputusan politik dibentuk.
Maka ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering ia tampil dan mengeluarkan pernyataan keras. Ukurannya adalah apakah pertimbangannya mampu mencegah kebijakan yang keliru, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan membuat Presiden melihat konsekuensi yang mungkin luput dari pandangan.
Di sinilah masyarakat seharusnya menunggu, bukan buru-buru menghakimi.
Sebab, kritik paling sulit bukan kritik kepada pemerintah ketika kita tidak memiliki jabatan apa-apa.
Kritik paling mahal adalah kritik kepada pemerintah ketika kita sudah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan.
Rocky kini berada di posisi itu.
Ia telah berpindah dari luar pagar ke dalam halaman Istana. Tetapi perpindahan tempat tidak boleh otomatis berarti perpindahan prinsip.
Justru sekarang pembuktiannya dimulai.
Jika kelak Rocky berani menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan kepada Prabowo, lalu pertimbangan itu tetap didengar, kita akan melihat sesuatu yang menarik: kekuasaan ternyata bisa memberi ruang bagi kritik.
Sebaliknya, jika kritik perlahan menghilang setelah kursi kekuasaan diberikan, masyarakat juga akan mendapatkan jawaban.
Bukan tentang apakah Rocky berubah menjadi pendukung Prabowo.
Melainkan tentang apakah seorang pengkritik mampu tetap menjadi pengkritik ketika orang yang dikritiknya kini menjadi orang yang memberinya ruang di dalam kekuasaan.
Itulah eksperimen sebenarnya.
Dan kali ini, Rocky tidak lagi berdiri di luar pagar sambil berteriak.
Ia sudah berada di dalam.
Karena itu, publik berhak menunggu satu hal: apakah keberanian Rocky masih sebesar keberaniannya ketika ia belum memiliki kursi di Istana?
