KORAN MERAPI – Pers dan industri kelapa sawit perlu terus memperkuat sinergi strategis guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, edukatif, berbasis data, serta mendorong tata kelola industri yang berkelanjutan. Isu krusial ini mengemuka dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema “Sinergi Pers-Industri Sawit untuk Kedaulatan, Keadilan dan Kemakmuran Indonesia” yang berlangsung di Hotel Loman, Yogyakarta, Sabtu (28/8/26)
Gelaran ini menghadirkan tokoh penting pers dan industri, di antaranya Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, Ketua PWI DIY Hudono, serta Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edy Martono. Diskusi juga diperkaya oleh pakar hukum ekonomi Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, pakar ekonomi INDEF Prof. Dr. Bustanul Arifin, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Dr. Agus Sudibyo.
Ketua PWI DIY, Hudono, mengapresiasi kepekaan GAPKI yang merangkul wartawan untuk mendalami seluk-beluk industri sawit. Meskipun D.I. Yogyakarta tidak memiliki lahan perkebunan sawit, isu-isu komoditas ini dinilai tetap relevan bagi publik karena Jogja merupakan salah satu pusat pendidikan dan arus informasi nasional.
“Isu sawit ini memang sangat sensitif. Namun dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang terus kita tegakkan, pemberitaan tentang sawit akan berimbang, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Wartawan perlu memahami persoalan sawit tidak secara parsial, melainkan dari berbagai aspek, mulai budidaya, kebijakan, hukum, pengolahan, hingga ekspor,” ujar Hudono.
Sementara itu, Ketua GAPKI Edy Martono menekankan betapa lekatnya produk turunan sawit dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari sabun, sampo, kosmetik, hingga produk pangan.
“Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ketemu produk sawit. Industri ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi. Di tengah ancaman karhutla dan kampanye negatif global, industri membutuhkan media yang menyajikan data dan fakta objektif,” papar Edy.
Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, menegaskan pentingnya independensi dan kedalaman karya jurnalistik. Menurutnya, pers bertugas menyajikan fakta lapangan secara objektif demi mendorong perbaikan tata kelola industri yang ramah lingkungan dan berkeadilan.
“Industri sawit adalah komoditas andalan dan tulang punggung ekspor nasional. Namun pers tidak boleh sekadar menyuarakan tata kelola yang ramah lingkungan kalau dalam praktiknya tidak demikian. Sinergi ini ditujukan agar jurnalis memiliki kedalaman pengetahuan sehingga mampu menulis secara kritis, faktual, dan mendorong perbaikan tata kelola yang memperhatikan hak asasi manusia serta kesejahteraan pekerja,” tegas Munir.
Dalam sesi pemaparan akademisi, Prof. Dr. Bustanul Arifin (INDEF) menyoroti keunggulan efisiensi lahan sawit dibanding tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Ia mengingatkan pentingnya kebijakan pemerintah yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan, negara, hingga petani rakyat.
Di sisi lain, pakar hukum ekonomi Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah mendorong penguatan kemitraan usaha dan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat agar kualitas hasil panen warga mampu bersaing secara optimal.
Melalui Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI ini, insan pers diharapkan mampu melahirkan karya-karya jurnalisme sawit yang mencerahkan, kritis, dan berimbang demi menjaga keberlanjutan industri sawit nasional serta kedaulatan ekonomi Indonesia. (Rls)
