KORAN MERAPI — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara resmi meluncurkan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH) sekaligus mengukuhkan Satgas PPKH sebagai langkah konkret penanganan dan pencegahan kesehatan jiwa berbasis lintas sektor. Peluncuran program ini menetapkan Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project dan pionir nasional dalam penanganan kasus bunuh diri secara terpadu.
Berlangsung di Auditorium Taman Budaya Gunungkidul, Rabu, (28/10/20206) acara peluncuran resmi tersebut diresmikan oleh Deputi Kemenko PMK dan Direktur Jenderal (Dirjen) dari Kementerian Kesehatan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas mendesak dari Presiden.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menuturkan, Pembentukan Satgas PPKH terilhami dari kekhawatiran atas ditemukannya kasus bunuh diri di Gunungkidul yang saat itu baru tercatat 5 kasus. Pemkab Gunungkidul kemudian menghadap langsung Gubernur DIY (Ngarso Dalem) untuk berkonsultasi. Atas arahan Gubernur, Pemkab dijadwalkan bertemu dengan Menko PMK beserta jajaran kementerian/lembaga terkait.
“Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Menko PMK merespons cepat dengan mengutus Deputi dan Asisten Deputi (Asdep) untuk turun langsung ke lapangan dalam waktu seminggu hingga dibentuknya Satgas PPKH.” ungkap Bupati Endah.
Kepemimpinan operasional Satgas dipercayakan kepada Asisten Sekretaris Daerah 2 Gunungkidul, Chairul Agus Mantara untuk mengorkestrasi program serta memimpin komunikasi langsung dengan berbagai kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi.
Program PPKH menggalang sinergi lintas sektor yang melibatkan sedikitnya 9 kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK maupun instansi lainnya. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kemenpora, BKKBN, hingga LPDP.
“Selain instansi pemerintah, akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) juga dilibatkan secara aktif melalui kerja sama dengan enam dekan di UGM. Salah satunya adalah Fakultas Pertanian UGM yang bakal turun langsung mengintervensi kegiatan kemasyarakatan guna meningkatkan ketahanan sosial dan harapan hidup warga.” ujar Bupati.
Di sektor pendidikan, Kemenko PMK telah memberikan intervensi langsung pada 172 satuan pendidikan di Gunungkidul melalui pengerjaan fisik maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sedang berjalan.
Guna menciptakan ekosistem masyarakat yang tangguh dan tidak mudah putus asa, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) Kementerian Kesehatan RI, dr. Maria Endang Sumiwi menjelaskan, program PPKH menerapkan sejumlah strategi intervensi komprehensif di tingkat akar rumput, seperti:
Penempatan Psikolog Klinis: Sebanyak 12 hingga 16 tenaga psikolog klinis diterjunkan dan ditugaskan di masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa.
Program Olahraga di Setiap Desa: Mengadopsi temuan ilmiah dari kongres ahli jiwa bahwa olahraga efektif menguatkan kesehatan jiwa, setiap desa didorong menyelenggarakan kegiatan olahraga guna membangun semangat positif dan resiliensi.
Edukasi dan Pelatihan Keterampilan: Penyediaan edukasi positive parenting, pertolongan pertama pada luka psikologis (psychological first aid), serta peningkatan kemampuan deteksi dini masalah kesehatan jiwa.
Penguatan Lembaga Desa dan Pustu: Penggerakan Posyandu, PKK, hingga Puskesmas Pembantu (Pustu). Di tingkat Pustu, diselenggarakan pertemuan berkala bagi keluarga pengampu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta penderita penyakit kronis agar tidak timbul keputusasaan.
dr. Maria mengungkapkan, Jajaran Kementerian Kesehatan menyambut hangat dan mengapresiasi leadership Bupati Gunungkidul serta Kemenko PMK. Sektor kesehatan kerap menjadi muara dari masalah kesehatan jiwa yang penyelesaian utamanya justru membutuhkan intervensi lintas sektor dan kepemimpinan kepala daerah.
Sementara itu, Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M., selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kemenko PMK menegaskan bahwa program PPKH ini merupakan bentuk revitalisasi dari upaya yang telah dirintis Pemkab Gunungkidul, “Sebagai pionir, model koordinasi lintas sektor dan ekosistem pendukung yang dibangun di Gunungkidul ini rencananya akan direplikasi di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa.” ujarnya. (Rls)
