KORAN MERAPI – Pemerintah Kota Yogyakarta meminta warga di kota tersebut untuk segera melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) untuk memudahkan akses layanan publik yang mulai terintegrasi.
“Seluruh warga masyarakat diwajibkan untuk aktivasi IKD, kecuali warga yang benar-benar tidak mampu untuk mempunyai gawai yang mendukung, lansia ataupun warga yang tidak mampu menggunakan teknologi,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki dikutip dari Antara di Yogyakarta, Selasa (26/3/2024).
Menurutnya pada 2024 target nasional aktivasi IKD adalah 30 persen dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Sementara itu, hingga akhir 2023, penduduk Kota Yogyakarta yang sudah melakukan aktivasi IKD mencapai 11 persen.
Septi menuturkan beberapa layanan transportasi publik hingga perbankan saat ini sudah ada yang mewajibkan kepemilikan IKD.
“Secara bertahap layanan publik baik itu nasional maupun daerah juga akan mengarah ke sana. Untuk itu aktivasi IKD ini menjadi penting bukan hanya untuk mencapai target aktivasi saja tapi juga manfaatnya bagi kita sebagai warga negara untuk mengakses layanan administrasi kependudukan lainnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan aktivasi IKD bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Dindukcapil Yogyakarta, Mal Pelayanan Publik, melalui zoom meeting, atau mengundang petugas ke wilayah.
Seiring Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah per 20 Maret 2024 tentang Percepatan Penerapan Aktivasi IKD, ia meminta kemantren/kecamatan dan kelurahan segera berkoordinasi dengan kampung, RW atau RT agar bersurat ke Dindukcapil untuk dilakukan jemput bola layanan aktivasi IKD. Pemkot Yogyakarta, kata Septi, sudah mulai melakukan aktivasi IKD bagi seluruh pegawai di tiap perangkat daerah secara bergiliran.
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya meminta para mantri pamong praja serta lurah mendorong masyarakat di wilayah masing-masing untuk segera melakukan aktivasi IKD.
“Dengan IKD banyak keuntungan yang didapatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Kemudian juga memudahkan layanan administrasi kependudukan yang sudah mulai terintegrasi. Untuk itu menjadi penting agar teman-teman di wilayah menggerakkan masyarakat untuk secepatnya melakukan aktivasi IKD, dengan berkoordinasi dengan Dindukcapil,” ujar Aman. (*)
