KORAN MERAPI – Puluhan pelaku wisata dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di Jawa Barat untuk menyuarakan penolakan terhadap larangan studi tour bagi pelajar yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam aksi tersebut, turut hadir komunitas jeep wisata asal Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas antar pelaku wisata nasional yang terdampak oleh kebijakan tersebut.
Kebijakan larangan studi tour ini dinilai menyulitkan berbagai pihak dalam industri pariwisata, mulai dari operator transportasi, agen perjalanan, hingga pelaku UMKM di destinasi wisata. Yogyakarta, sebagai salah satu tujuan favorit studi tour pelajar, turut merasakan dampak signifikan akibat kebijakan tersebut.
Menanggapi aksi ini, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Arya Ariyanto, memberikan pernyataan pada Rabu (23/7/2025) kepada awak media di Sekretariat DPD HIPPI DIY, Jl. Langenastran Lor No. 31 Panembahan Kraton Yogyakarta. Ia menilai bahwa hubungan antardaerah seharusnya dibangun atas dasar kerja sama, bukan saling menyudutkan.
“Di Yogyakarta ini, banyak pelaku usaha dari Jawa Barat yang justru turut menghidupkan perekonomian lokal, seperti pemilik warung Warmindo yang sangat digemari masyarakat. Bahkan, nama-nama jalan utama di Yogyakarta juga menggunakan nama-nama tokoh dan tempat dari Jawa Barat, seperti Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran. Ini menunjukkan bahwa relasi antardaerah selama ini telah terjalin dengan sangat baik,” ujar Arya.
Ia menambahkan, sebaiknya Gubernur Jawa Barat tidak perlu menyebut atau menyudutkan daerah tertentu dalam merespons aksi demo pelaku wisata, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan memicu ketegangan antarwilayah.
“Lebih baik fokus pada solusi yang membangun dan melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama demi kepentingan pelajar dan sektor pariwisata yang saat ini sedang berjuang untuk pulih,” lanjutnya.
Aksi ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku usaha, serta pentingnya kebijakan yang berpihak pada pemulihan ekonomi daerah secara menyeluruh. (Ags)
