KORAN MERAPI — Paguyuban Becak Malioboro Kota Yogyakarta menyampaikan harapan agar rencana aksi memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2025 di sepanjang Malioboro, Kawasan Gedung Agung, dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan tanpa tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi maupun kenyamanan masyarakat.
Ketua Paguyuban Becak Malioboro, Heru Tengeng, di Yogyakarta, Minggu (7/12), mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana aksi yang akan digelar oleh mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami mewakili pengemudi becak Malioboro tidak melarang aksi demonstrasi dengan catatan tidak ada aksi bakar-bakaran dan tidak anarkis,” ujar Heru Tengeng.
Heru mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi terjadinya tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas umum di kawasan Malioboro maupun Gedung Agung yang dapat membuat aktivitas ekonomi lumpuh. Menurutnya, masyarakat dan wisatawan akan enggan mengunjungi Malioboro apabila terjadi kericuhan.
Paguyuban Becak Malioboro yang beranggotakan sekitar 1.200 pengemudi menyatakan kesiapannya untuk membantu mengawal jalannya aksi apabila diperlukan.
“Kalau butuh pengawalan, kami siap mengawal aksi peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2025,” kata Heru.
Ia menambahkan, para pengemudi becak sangat bergantung pada kondisi Malioboro yang aman demi kelancaran mencari nafkah.
“Kami siap mengawal aksi tanpa anarkis supaya kami bisa mencari nafkah dengan tenang dan tidak terganggu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Diah Anggraini, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban Malioboro sebagai bagian dari kawasan cagar budaya Tugu–Malioboro–Kraton Yogyakarta yang juga merupakan area inti sumbu filosofi warisan budaya dunia.
“Untuk itu, Malioboro wajib kita jaga bersama karena ia tidak hanya milik Yogyakarta, tetapi juga milik Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam aksi untuk berdiskusi dan berkoordinasi agar penyampaian pendapat tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan publik maupun merusak kawasan bersejarah tersebut.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY, I Nengah Lotama, turut menyampaikan dukungan terhadap aksi penyampaian aspirasi sebagai bagian dari hak warga negara. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib.
Ia secara khusus menekankan agar peserta aksi tidak menggunakan ogoh-ogoh karena sarana tersebut merupakan bagian dari ritual keagamaan pada Hari Suci Nyepi.
“Harap lebih bijak dan tidak menggunakan ogoh-ogoh karena dapat menyinggung pihak lain. Ogoh-ogoh hanya digunakan dalam ritual keagamaan,” jelasnya.
Nengah Lotama mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta agar tetap menjadi kota yang damai, aman, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan.
“Mari kita jaga Yogyakarta sebagai kota yang damai,” ajaknya. (Rls)
