KULON PROGO – DPRD Kulon Progo berupaya memastikan alokasi APBD Tahun 2026 tepat
sasaran dan benar-benar berpihak pada peningkatan pelayanan publik. Upaya ini menjadi bukti
komitmen legislatif dalam menjaga transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran daerah, terutama dalam situasi fiskal yang penuh tantangan.
Melalui pembahasan yang komprehensif sejak tahap awal, DPRD Kulon Progo memastikan
bahwa APBD 2026 tidak hanya disusun sebagai bentuk kepatuhan prosedural, tetapi menjadi
instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dewan menekankan bahwa alokasi anggaran tahun ini harus mampu menjawab persoalan prioritas seperti peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi
lokal, hingga penanganan persoalan sosial yang semakin kompleks. Karena itu, seluruh proses
perumusan APBD dilakukan secara lebih cermat, selektif, dan berbasis kinerja agar setiap
program yang direncanakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga Kulon Progo.
Pembahasan Intensif untuk Kawal Anggaran Prioritas
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar
dokumen angka, tetapi instrumen kesejahteraan masyarakat yang harus membawa dampak nyata.
Karena itu, ia menilai seluruh program prioritas harus dilaksanakan tepat waktu, terukur, dan
akuntabel demi kemajuan masyarakat.
“Kami telah melakukan rangkaian rapat kerja intensif antara Badan Anggaran, TAPD, dan
perangkat daerah sebagai upaya pencermatan mendalam terhadap Raperda APBD 2026.
Pencermatan dilakukan menyusul adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah yang cukup
signifikan, yakni sebesar Rp117,63 miliar,” kata Aris di ruang kerjanya, Senin (8/1/2025).
Menurutnya, situasi itu menjadi tantangan bagi daerah untuk lebih selektif dalam menentukan
program prioritas. DPRD memastikan setiap rupiah dalam APBD dialokasikan secara efektif,
efisien, dan berpihak pada pelayanan publik.
“Penurunan dana transfer bukan alasan untuk melemah, tetapi momentum memperbaiki tata
kelola anggaran demi masyarakat,” tegas politisi PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran
tersebut.
Aris merinci beberapa penyesuaian yang harus dilakukan akibat efisiensi anggaran. Di antaranya
penuangan DAK Non Fisik sebesar Rp196,35 miliar, pengurangan Dana Desa Rp14,77 miliar,
efisiensi belanja pegawai hingga Rp26,16 miliar, pengurangan belanja tidak terduga Rp1 miliar,
serta penundaan penyertaan modal daerah sebesar Rp8,5 miliar. DPRD juga menyetujui
penambahan anggaran strategis seperti LPJU underpass YIA dan pemeliharaan Taman Jembatan
Kabanaran sebesar Rp1,59 miliar, rehabilitasi Pasar Bendungan Rp297,3 juta, serta penggunaan
SILPA RSUD Wates senilai Rp9 miliar untuk belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
Setelah seluruh penyesuaian, APBD 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,56 triliun
dan belanja Rp1,62 triliun. Defisit sebesar Rp60,53 miliar tetap tertutup melalui pembiayaan
netto sehingga APBD dinyatakan berimbang dan siap dijalankan.
Rekomendasi DPRD: Infrastruktur, Fiskal, hingga Pariwisata
DPRD Kulon Progo kemudian memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah
daerah. Eksekutif diminta memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten,
jalan usaha tani, irigasi, serta akses menuju kawasan wisata strategis yakni Menoreh, Jalur
Pansela, dan Jembatan Kabanaran yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) perlu dioptimalkan melalui pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan penataan kembali
kinerja BUMD. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan perbaikan tata kelola dianggap
menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Penguatan sektor sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama menyangkut
kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesiapsiagaan terhadap
perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan infrastruktur.
Tekankan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan
Terpisah, Anggota DPRD Kulon Progo, Agung Raharjo, menyampaikan dukungan fraksi
terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran. Namun demikian, dirinya memberikan berbagai
catatan strategis agar APBD 2026 semakin kuat dalam menopang ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Agung mendorong pemerintah untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi di sepanjang Jalur
Pansela melalui pengembangan sentra kuliner berbasis hasil laut dan produk unggulan lokal,
serta membangun sentra industri kreatif seperti batik dan kerajinan tradisional sebagai
cinderamata. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi objek wisata pantai agar lebih tertata
dan memiliki daya tarik kuat, sekaligus membuka peluang peningkatan PAD dari sektor wisata.
“Pemkab perlu memetakan ruang strategis menuju bandara dan destinasi wisata untuk peluang
kerja sama reklame dengan investor. Terkait aspek sosial dan lingkungan, efisiensi belanja
diarahkan pada sektor produktif seperti ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan
kemiskinan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Agung juga menyoroti pentingnya memastikan ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi
pangan lokal, stabilitas harga pupuk dan sarana produksi pertanian, peningkatan produktivitas
melalui teknologi alsintan termasuk mesin pengering, optimalisasi lumbung pangan, pendanaan
murah bagi petani, serta dukungan bagi petani yang gagal panen akibat bencana. Ia meminta
pemerintah mengantisipasi bencana longsor dan banjir pada musim hujan di wilayah
pegunungan, bekas tambang, dan kawasan rawan lainnya.
Selain itu, persoalan sampah di kawasan padat penduduk dan sentra PKL seperti Alun-Alun
Wates perlu ditangani dengan serius. Fraksi PKS juga menekankan pentingnya tata kelola
BUMD yang baik dan transparan dengan mengutamakan prinsip meritokrasi, baik dalam
rekrutmen karyawan maupun dalam pemilihan pimpinan.
Dengan serangkaian catatan tersebut, DPRD Kulon Progo memastikan bahwa APBD 2026 tidak
hanya menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga menjadi pedoman pembangunan
yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dewan berharap pemerintah daerah dapat mengeksekusi seluruh program prioritas dengan tepat waktu, berintegritas, dan
memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kulon Progo. (*)
