KORAN MERAPI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik Pembangunan Grha Pers Pancasila (GPP) di Yayasan Asram Foundation, Sleman, Kamis (12/2/2026) siang. Forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat gagasan Yogyakarta sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Pers Pancasila di Indonesia.
FGD dibuka Ketua PWI DIY, Drs Hudono SH, dan dihadiri pengurus harian, Dewan Penasehat, Dewan Pakar PWI DIY, sejumlah akademisi, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. Hadir sebagai pemateri antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Sudjito, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc. Ikut melakukan pembahasan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta Prof Dr Mohammad Suyanto, serta Rektor Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Prof Dr Pardimin, Dr Drs Mukijab (Dosen Komunikasi (UWM), Ki Bambang Widodo SPd MPd (anggota Dewan Penasehat) dan sejumlah pengurus PWI DIY serta perwakilan Dinas Kominfo DIY.
Dalam paparannya, Prof Sudjito menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai fondasi konseptual pembangunan Grha Pers Pancasila. Menurutnya, GPP bukan sekadar pembangunan fisik gedung, melainkan bagian dari strategi membangun ekosistem pers yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Grha Pers Pancasila harus menjadi wadah pengembangan Pers Pancasila ke depan. Nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan secara nyata dalam praktik pers, baik dalam pemberitaan, etika, maupun tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, naskah akademik harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara komprehensif. Dalam kajian awal yang telah disusunnya, DIY dinilai layak menjadi lokasi pembangunan GPP karena memiliki modal historis, akademik, dan kultural yang kuat. Namun demikian, melalui FGD tersebut ia berharap memperoleh masukan dan evaluasi guna menyempurnakan naskah akademik.
“Masukan-masukan dari FGD ini akan saya masukkan ke dalam kajian akademik agar lebih sempurna lagi,” katanya.
Pandangan historis disampaikan Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat sekaligus mantan Ketua PWI DIY, Dr Octo Lampito. Ia mengingatkan, PWI memang lahir di Surakarta karena saat itu Yogyakarta tengah bergejolak memperjuangkan kemerdekaan. Namun Yogyakarta memiliki koran tertua yang masih terbit hingga kini, yakni Kedaulatan Rakyat.
“Keberadaan Grha Pers Pancasila akan memperkokoh Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Sejarah pers dan sejarah perjuangan bangsa tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.
Menurut Octo, GPP berpotensi menjadi pusat literasi media sekaligus laboratorium pers. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki modal sosial dan akademik untuk mengembangkan pendidikan serta kajian Pers Pancasila. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kunjungan, riset, maupun praktik jurnalistik berbasis nilai kebangsaan. Bahkan, GPP dapat dikembangkan sebagai destinasi edukasi dan wisata sejarah pers.
Sementara itu, Prof Edy Suandi Hamid menilai posisi Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan sangat relevan untuk menjadi pusat pendidikan Pers Pancasila. Tradisi dialog publik yang sehat di DIY dinilai menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pers yang beretika dan bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data pendukung dalam naskah akademik, termasuk status kepemilikan tanah dan dokumen administratif lainnya, guna memperkuat argumentasi pembangunan GPP.
“Dengan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang kuat, sangat relevan jika Yogyakarta dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian Pers Pancasila,” tambahnya.
Anggota Dewan Pakar PWI DIY, Dra Esti Susilarti MPar, menegaskan GPP sangat diperlukan bangsa Indonesia. Selain sebagai pusat literasi dan dokumentasi, GPP dapat menjadi objek studi sekaligus memperkuat identitas keistimewaan Yogyakarta. Ia juga mendorong agar Pers Pancasila mendapat porsi lebih kuat dalam kurikulum jurnalistik dan materi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Ketua PWI DIY, Hudono, menyampaikan bahwa hasil FGD akan segera ditindaklanjuti. PWI DIY berencana melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DIY untuk membahas dukungan terhadap rencana pembangunan GPP.
“Kami akan segera menindaklanjuti kegiatan hari ini dengan audiensi ke Ketua DPRD DIY. Saat ini kami masih menunggu jadwal karena agenda beliau cukup padat,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, PWI DIY berharap naskah akademik pembangunan Grha Pers Pancasila dapat segera dimatangkan, sehingga kehadiran GPP benar-benar menjadi tonggak penguatan peran pers dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan bangsa. (Rls)
