KORAN MERAPI – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mempertanyakan klaim pemerintah daya beli masyarakat membaik mengingat di sejumlah sentra produksi pertanian Sumatera terjadi kelangkaan solar dan BBM bersubsidi lainnya yang mengakibatkan kegiatan ekonomi rakyat terganggu. Ini sinyal kuat, sektor riil perlu dibenahi.
“Bagaimana daya beli masyarakat membaik jika masih terjadi kelangkaan solar di Sumatera. Akibat tidak ada solar, sopir truk tak bisa mengangkut hasil bumi petani. Pisang busuk karena tak bisa diperdagangkan,”ujar Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (5/5/2026).
Diskusi ini dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa dan wartawan senior anggota FWK, mengkritisi berbagai perkembangan dan kinerja ekonomi nasional. Raja Pane memperkaya diskusi ini, dengan menyampaikan temuan lapangan, selama perjalanan jurnalistiknya ke Sumatera, dari akhir April hingga minggu pertama Mei 2026 lalu.
Mantan wartawan Kompas, Hendry Bangun mengatakan, masalah di sektor riil perlu segera dibenahi. Diakui pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi, seperti solar dan Pertalite. Namun, masalahnya ada dalam distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi. Di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, beberapa titik di Jabodetabek, masih terjadi kelangkaan solar dan Pertalite.
Peserta diskusi lainnya mencatat adanya kenaikan harga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Harganya melonjak tinggi, seperti minyak goreng, gas, dan berbagai komoditas pokok lainnya.
Masalahnya seperti solar, terletak pada ketersediaannya yang belum merata dan tepat waktu. Saat rakyat sangat membutuhkan, barangnya hilang dari pasaran. Ini terjadi juga pada minyak goreng dan gas melon.
Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita senilai Rp 15.700 per liter, tapi di pasaran harganya jauh di atas HET. Anggota FWK di Jabodetabek sering menemukan, Minyakita menghilang dari pasaran. Sementara minyak goreng bermerek lainnya, harga melonjak tinggi mengikuti fluktuasi harga CPO internasional. Ini membuat emak-emak menjerit karena biaya kebutuhan dapurnya terus bertambah, sementara penghasilan tidak meningkat.
Pemerintah baru saja merilis data Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama (Q1) 2026 sebesar 5,61% secara tahunan. Didukung data inflasi, cadangan devisa yang terkendali, pemerintah mengklaim fundamental ekonomi kuat dan daya beli masyarakat terjaga.
Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet, di antaranya mengangkat Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Menyikapi perkembangan ini, FWK mengingatkan pemerintah jangan cepat berpuas diri karena tantangan ke depan sangat berat, apalagi tekanan ketidakpastian ekonomi global bertambah berat terhadap ekonomi Indonesia. Krisis energi global diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Itu artinya, Indonesia berpotensi menghadapi risiko “imported inflation” dan fluktuasi kurs Rupiah. “Ini pekerjaan rumah berat pemerintahan Prabowo-Gibran,”ujar Hendry Bangun.
Dia menekankan, selain mengupayakan stabilitas kurs Rupiah, ketahanan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaaan rumah mendesak perlu membenahi sektor riil agar daya beli rakyat terjaga.
“FWK mendorong pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Sudah diperlukan adanya jaring pengaman sosial, seperti BLT seperti di era pemerintahan SBY dulu. Intinya, bagaimana rakyat punya uang belanja kebutuhan sehari-hari,”ujar Hendry Bangun sambil menyebut Kepala KSP yang baru, Dudung Abdurachman harus aktif mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menambahkan, salah satu masalah dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah implementasi di lapangan. Banyak program pemerintah yang bagus dan berpihak kepada rakyat, tapi sayangnya tidak sampai ke rakyat. Belakangan, pemerintah melalui Ketua KSP Dudung Abdurachman mengakui adanya dugaan korupsi melalui rn jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika betul, ini persoalan serius bagi pelaksanaan MBG. (Rls)
