KORAN MERAPI – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY pada Kamis, (23/7/2026) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, ini mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Inflasi DIY Semester 1 Tahun 2026” sebagai langkah antisipasi menghadapi dinamika energi, cuaca ekstrem, dan lonjakan konsumsi wisatawan.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia dan BPS, inflasi DIY pada Juni 2026 tercatat stabil di angka 2,91% (y.o.y), dengan rincian Kota Yogyakarta sebesar 3,18% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,69%. Komoditas utama penyumbang inflasi meliputi emas perhiasan (andil 0,9%), bensin, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Di sisi lain, DIY berhasil meraih apresiasi sebagai provinsi terbaik kedua dalam kategori pengendalian inflasi se-Jawa dan Bali pada tahun 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, memaparkan tiga tantangan krusial di paruh kedua tahun 2026, “Prediksi El Niño dengan intensitas moderat hingga kuat mengancam produktivitas pertanian, dan saat ini, Kabupaten Bantul telah berstatus Awas kekeringan, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul berstatus Siaga.” ungkap Sri Darmadi Sudibyo dalam paparannya.
Ia juga menyoroti harga BBM non-subsidi yang meningkat antara 29% hingga 56% dibandingkan Januari 2026, yang memicu kenaikan biaya distribusi dan tarif angkutan udara.
“Hingga Mei 2026, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 7,83 juta orang, yang secara signifikan meningkatkan permintaan bahan pangan, terutama cabai rawit yang sangat sensitif terhadap masa liburan.” paparnya.
Sebagai respon, TPID DIY meluncurkan program “Merantasi” (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) yang fokus pada edukasi masyarakat dan pedagang pasar agar tidak melakukan penimbunan serta membangun kesadaran bersama dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, dilakukan gerakan menanam cabai secara masif di level rumah tangga bekerja sama dengan PKK DIY untuk menekan volatilitas harga cabai.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih melaporkan tantangan berat berupa 42.000 hektar lahan kering yang terdampak kemarau. Guna menyiasati keterbatasan air dan karakter tanah karst, Gunungkidul memperkenalkan inovasi budidaya padi menggunakan media galon bekas air mineral. Metode ini dinilai efektif karena penggunaan air, pupuk, dan hama lebih mudah dikendalikan dibandingkan menanam di lahan terbuka yang mulai retak. Selain itu, program “Gerbang Pagi” (kebun-kolam-kandang) dan “Sibona” (bus sekolah gratis) terus diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan instruksi bagi seluruh anggota TPID dan Bupati/Walikota, untuk memperkuat produksi pangan melalui bantuan alat mesin pertanian dan rehabilitasi irigasi, selain itu juga mengintensifkan Sekolah Lapang Iklim bagi petani (dengan peringatan agar berhati-hati dalam melakukan modifikasi cuaca guna menghindari kerugian sektor lain).
“Dengan memperkuat distribusi dengan prinsip 3T (Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat sasaran), selain itu juga memperluas kerja sama antar daerah (KAD) untuk menambal defisit komoditas, memetakan kebutuhan konsumsi wisatawan berdasarkan data pola konsumsi musiman, memperkuat cadangan pangan daerah dan koordinasi dengan Bulog, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk subsidi dan perlindungan daya beli.” pesan Gubernur DIY.
Menutup pertemuan, Sri Sultan menekankan tiga prinsip dasar kerja TPID: ketepatan data, kecepatan respon, dan ketepatan intervensi untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran target 2,5 ± 1%. (Rls)
