KORAN MERAPI – Masyarakat termasuk perguruan tinggi dapat memiliki peran aktif dalam menjalankan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Artinya pula agar Pemilu 2024 dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) tak hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Berdasarkan hal tersebut, Forum Rektor PTMA menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bawaslu RI tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2024.
Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di komplek Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), akhir pekan lalu, dirangkai pula dengan Diskusi Publik yang bertajuk, “Mengawal Pemilu 2024 yang Jurdil Dan Bermartabat.”
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Dr Ir Gunawan Budiyanto MP IPM ASEAN Eng dan Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja SH LLM.
Dalam sambutannya, Prof Gunawan menjelaskan, Muhammadiyah merasa sangat khawatir dengan kualitas Pemilu 2024. Sehingga, MoU yang dilakukan bersama Bawaslu merupakan niat baik agar proses Pemilu dapat berlangsung dengan baik pula.
Termasuk pula dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara Luber serta Jurdil.
“Salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah adalah sangat concern terhadap kualitas dari pemilu 2024. November, tahun kemarin kami sudah MoU antara Forum Rektor PTMA dengan KPU. Ini semua sebagai niatan baik kita bersama,” tuturnya.
Sedangkan, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja mengatakan, saat ini Bawaslu tengah mendapatkan banyak sorotan, sehingga ia menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan, terutama selama masa tenang dan pemungutan suara.
“Sebab perkembangannya memang menarik untuk dicermati dan juga yang harus kami perhatikan paling penting ketika memasuki masa tenang dan pemungutan suara Pemilu 2024,” jelas Rahmad.
Menurutnya, jika terjadi permasalahan dalam pemungutan suara, maka itu akan menjadi ujian dalam seluruh tahapan penyelenggaran mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil pemilu.
Sehingga, ia menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan Pemilu yang adil dan berintegritas. Selain itu, dengan adanya MoU tersebut, berharap, pihaknya bisa semakin lebih baik lagi.
“Jika ada perbaikan yang harus dilakukan ke depan, maka perbaikan itu harus dilakukan pada saat ini pula. Ada banyak hal yang perlu kita awasi saat seperti tentang pembagian sembako, kenetralan aparatur negara, dan lain-lainnya,” tandas Rahmad.
Adapun sebagai pembicara diskusi publik dalam kesempatan tersebut terdiri dari, Prof Dr Gunawan Budiyanto (Ketua Umum Forum Rektor PTMA/Rektor UMY) dan Prof Dr Ma’mun Murod Al-Barbasy MSi (Sekretaris Umum Forum Rektor PTMA).
Ada pula, Rahmad Bagja (Ketua Bawaslu RI) dan Dr Ridho Alhamdi (Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik-LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah).*
