KORAN MERAPI — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Tim Panitia Adhoc Pengusulan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) sebagai Pahlawan Nasional melakukan audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Kantor Bupati Bantul, Senin (24/8/26)
Audiensi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat langkah pengusulan Udin, wartawan Harian Bernas yang gugur setelah menjalankan tugas jurnalistik, agar mendapatkan pengakuan negara sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua PWI DIY, Drs. Hudono, S.H., hadir bersama Anggota Dewan Pakar PWI DIY yang juga Penasehat Tim Ad Hoc, Ahmad Subagya, Ketua Tim Ad Hoc Ki Bambang Widodo, serta jajaran tim, antara lain Ainun Najib, Kusno Utomo, Primaswolo Sudjono., Ikhwanuddin Agus Susanto dan Sigit Purwita.
Audiensi juga diikuti para pemimpin redaksi media di Yogyakarta, yakni Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Tribun Jogja Taufik Juwariyanto, serta Pemimpin Redaksi Radar Jogja Zaki Mubaroq.
Dalam pertemuan tersebut, PWI DIY menyampaikan perkembangan upaya pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional, termasuk berbagai dokumen sejarah, arsip pemberitaan, serta jejak perjuangan Udin dalam memperjuangkan kebebasan pers.
PWI DIY juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk mengusulkan Udin bukan sekadar mengenang sosok seorang wartawan, tetapi bagian dari upaya merawat sejarah kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Udin dikenal sebagai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dengan keberanian. Tulisan-tulisannya pada masa itu menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik di Bantul. Peristiwa yang menimpa Udin kemudian menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan kebebasan pers Indonesia.
Ahmad Subagya mengemukakan, peran Bupati Bantul saat ini sangat penting sebagai “pintu masuk” bagi Tim Ad Hoc untuk menggali serta melengkapi prasyarat material melalui dokumen/notulensi politik yang ada di Sekretariat DPRD maupun Pemkab Bantul.
Karena proses pengusulan masih berada dalam tahap internal, audiensi tersebut lebih diarahkan untuk membangun komunikasi dan memperoleh dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap gagasan tersebut.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut baik adanya usulan agar Udin diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Pemkab Bantul juga membuka ruang untuk mendukung proses pengumpulan berbagai dokumen sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Udin dan peristiwa yang terjadi di Bantul.
Bagi PWI DIY, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki arti penting karena Bantul merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah Udin. Berbagai arsip dan dokumen yang tersimpan di lingkungan pemerintahan maupun lembaga daerah dinilai dapat menjadi bahan penting untuk melengkapi kajian pengusulan.
Selain aspek administratif, Tim Ad Hoc juga memandang penting penggalian kembali sejarah Udin secara akademis dan obyektif. Karena itu, berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, insan pers, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat Bantul, diharapkan dapat ikut merawat dan memperkuat narasi sejarah tersebut.
Ketua PWI DIY Hudono mengatakan, pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional merupakan bagian dari tanggung jawab insan pers untuk menjaga ingatan sejarah perjuangan kebebasan pers.
“Ini bukan hanya tentang Udin sebagai seorang wartawan, tetapi tentang nilai perjuangan, keberanian dan kebebasan pers yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
PWI DIY berharap dukungan Pemkab Bantul dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam proses pengusulan Udin secara berjenjang. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY serta kementerian terkait akan terus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Tim Ad Hoc juga terus melakukan inventarisasi dokumen, kesaksian sejarah, arsip pemberitaan dan berbagai bukti pendukung lainnya sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen pengusulan.
Bagi PWI DIY, pengakuan terhadap Udin sebagai Pahlawan Nasional nantinya bukan hanya menjadi penghormatan bagi keluarga dan insan pers, tetapi juga menjadi simbol penting bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran, kebebasan pers dan kepentingan publik merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa. (Rls)
