KORAN MERAPI – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mendukung dan siap membantu terealisasinya pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
“Selain membangun fisiknya, gedung Grha Pers Pancasila, pembangunan nonfisiknya, yakni Pusat Studi Pers Pancasila juga harus disiapkan. Dan yang tidak kalah penting sdmnya, pengelolanya juga harus disiapkan,” ujar Hadi Tjahjanto, saat menerima audiensi pengurus PWI Pusat di kantornya, Jakarta, Kamis (21/3/24).
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku senang dengan gagasan Pers Pancasila yang muncul dari wartawan, khususnya dari PWI. Karena, menurutnya, membangun wawasan kebangsaan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga dari wartawan. Diharapkan dari wartawan, nantinya akan tersiarkan informasi atau berita, yang mendidik, menghibur, dan mengontrol, tetapi juga memiliki nilai nasionalisme.
Pada audiensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengemukakan bahwa Grha Pers Pancasila rencananya dibangun empat lantai dengan fasilitas multimedia dan pusat studi pers yang bisa dijadikan tempat untuk studi Pers Pancasila di indonesia. Bahkan nantinya juga bisa untuk studi bagi wartawan dari negara-negara lain. Rencananya saat peletakan batu pertama akan dilaksanakan seminar pers Pancasila.
Ketum PWI Pusat juga menyampaikan rencana terkait masalah pendidikan PWI. Nantinya wartawan anggota PWI akan memperoleh pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai filosofinya.
Direktur Pers Pancasila PWI Pusat, Sihono HT, mengemukakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengumpulkan berkas yang diperlukan untuk pembangunan Grha Pers Pancasila (GPP) di Yogyakarta.
Tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY dan Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Kementerian PUPR telah mengecek langsung ke lokasi yang rencananya untuk pembangunan GPP.
Saat cek lokasi di Kantor PWI DIY Jl. Gambiran 45 Yogyakarta, pada Kamis 22 Februari 2024, tim dari BPPW DIY dan Direktorat BPB melakukan pengukuran lahan dan foto lokasi dengan drone. Mereka juga sudah mendapatkan berkas legalitas, antara lain fotokopi sertifikat bahwa tanah yang akan dibangun GPP merupakan Hak Pakai Pemprov DIY dan dipergunakan untuk PWI DIY. Hal ini berdasarkan Sertifikat Hak: Pakai No. 00071.
Sedangkan bangunan atau Gedung PWI DIY milik PWI DIY. Keterangan ini berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 786/R tentang Pemberian Ijin Membangun Bangun Bangunan.
“Pemprov DIY melalui Sekda DIY tidak keberatan atau mengijinkan tanah yang dipakai sebagai Kantor PWI DIY untuk pembangunan Grha Pers Pancasila,” jelas Sihono HT.
Selain itu Tim dari Kementerian PUPR juga mendapatkan analisis perkiraan kebutuhan biaya bangunan gedung GPP. “Analisis biaya ini dari rekomendasi Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY,” ungkap Sihono HT.
Dalam audensi tersebut juga hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Parlindungan Pane, Direktur Pers Pancasila Sihono HT, dan Humas PWI Pusat Riza Awaluddin. Sedangkan dari jajaran Kemenko Polhukam hadir Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M.. (***)
