KORAN MERAPI – Selang sehari setelah menerima kunjungan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun, yang telah menyampaikan Quota rumah subsidi untuk wartawan di Jawa Barat, Plt. ketua PWI Jawa Barat HRM Danang Donoroso langsung bergerak cepat dengan melakukan kunjungan ke lokasi proyek rumah subsidi di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (23/4)
Dalam kunjungan tersebut Danang Donoroso didampingi Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) , M. Solikin, Wakil Ketua PWI Bidang OKK Jawa Barat, Arita Surbakti dan Wakil Ketua Bidang Aset PWI Jawa Barat Aldi Supriyadi.
Dalam kunjungan tersebut kepada sejumlah wartawan, Danang Donoroso menyampaikan, ketersediaan Quota rumah subsidi untuk wartawan, sangat bermanfaat bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi. “Dengan angsuran Rp. 1,2 juta/ bulan saya rasa cukup terjangkau, wartawan bisa ngangsur,” katanya.
Dipilihnya lokasi Kemang , Kabupaten Bogor, karena menurut Danang Donoroso, lokasi tersebut tidak jauh dari sarana pendidikan dan sarana umum lainnya seperti rumah sakit pasar, dan akses jalan raya maupun Tol. “Hanya jarak 3 km ke jalan raya Parung dan 1 sampai 1,5 kilo ke sekolah, kampus, dan Rumah Sakit, ini cukup strategis,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, M. Solikin, Wakil Ketua Umum APERSI, yang juga pemilik kawasan perumahan Kemang Paradise Garden itu menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah yang akan menyediakan 3000.000 unit rumah/ tahun, diantaranya 1000 unit rumah subsidi yang dialokasikan kepada Wartawan secara nasional.
“Ya saya sangan mendukung program tersebut, apalagi kita bisa bersinergi antara PWI dan APERSI, nanti kita hubungkan dengan pengurus-pengurus di daerah,” katanya.
Disisi lain Solikin mengutarakan, yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti perlakuan Perijinan perumahan dari pemerintah daerah dan administrasi bagi penerima manfaat . “Kita akan ajukan mengenai masalah BI Ceking dan besaran gaji penerima manfaat tersebut,” tutup Solikin. (Rls)
