KORAN MERAPI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat awal antara wakil pengurus dan dewan penasehat serta dewan pakar untuk membahas kajian akademik pembangunan Grha Pers Pancasila. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DIY, Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut harus diawali dengan naskah akademik yang kuat dan komprehensif.
Rapat berlangsung di Ruang Kerja Rektor Universitas Widya Mataram (UWM), Senin (26/1/2026), dipimpin Ketua PWI DIY Drs Hudono SH, serta dihadiri wakil pengurus harian, dewan penasehat dan dewa pakar, dan sejumlah tokoh akademisi. Rapat dibuka oleh Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc, yang juga Sekretaris Dewan Penasehat PWI DIY. Selain Prof Edy, anggota dewan penasehat yang hadir Drs HA Hafidh Asrom MM, Ki R Bambang Widodo SPd MPd. Juga hadir Ketua Dewan Pakar PWI DIY, Prof Dr Muchlas MT Bersama anggota, Prof Dr Sudjito dan Dra Esti Susilarti MPar serta Direktur Pers Pancasila PWI Pusat, Drs Sihono HT MSi.
Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan bahwa secara teknis Detail Engineering Design (DED) pembangunan Grha Pers Pancasila sebenarnya telah tersedia. Namun, rencana tersebut sempat terhenti akibat pergantian rezim pemerintahan. Saat ini, peluang pembangunan kembali terbuka melalui penganggaran APBD, khususnya melalui APBD Perubahan 2026, setelah mendapat perhatian DPRD DIY.
Sejarah gagasan pembangunan Grha Pers Pancasila turut dipaparkan oleh Sihono. Ia menjelaskan bahwa ide tersebut berawal dari pertemuan seluruh Ketua PWI se-Indonesia di Keraton Kilen yang menghasilkan Deklarasi Yogyakarta. Gagasan tersebut sempat dibawa ke tingkat pusat dan mendapat dukungan Presiden Joko Widodo, serta dinilai sejalan dengan Perda Pendidikan Pancasila.
Terkait naskah akademik, Prof Dr Sudjito SH MSi menegaskan bahwa arahan Sultan harus segera direspons. Menurutnya, dengan kajian akademik yang kuat, proses pengusulan pembangunan akan lebih mudah dan memiliki legitimasi yang tinggi. Ia juga optimistis pemerintah pusat akan mendukung, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program pendukungnya.
Rapat menyepakati penyusunan naskah akademik sebagai prioritas utama dengan Prof Sudjito sebagai koordinator. PWI DIY juga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemda DIY, DPRD DIY, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan Grha Pers Pancasila dinilai sebagai kebutuhan strategis dan mendesak untuk memperkuat peran pers berlandaskan nilai-nilai Pancasila di Yogyakarta.
Dalam pembukaan rapat, Edy Suandi Hamid menekankan bahwa arahan Ngarsa Dalem harus segera direspons secara serius dan terukur. Pembangunan Graha Pers Pancasila, menurutnya, bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam kehidupan berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Arahan Ngarsa Dalem yang disampaikan saat pelantikan pengurus PWI DIY menjadi titik tolak utama pembahasan. Sultan menegaskan bahwa pembangunan Grha Pers Pancasila harus diawali dengan kajian akademik atau naskah akademik yang komprehensif. Kajian tersebut diharapkan mampu menjelaskan alasan historis dan filosofis mengapa Yogyakarta layak menjadi pusat Pers Pancasila di Indonesia.
Yogyakarta dinilai memiliki legitimasi sejarah yang kuat. Kota ini merupakan tempat lahir dan berkembangnya pemikiran Pers Pancasila, yang menempatkan pers sebagai kekuatan moral, edukatif, dan kebangsaan. Keberadaan surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai koran pertama di Indonesia yang masih terbit hingga kini disebut sebagai bukti historis penting yang memperkuat posisi Yogyakarta dalam narasi pers nasional.(*)
