KORAN MERAPI – Bagi wartawan menjalani ibadah puasa sedikit berbeda dengan profesi lain, menurut saya. Ya karena ada hal dasar dari kerja wartawan yang wajib dimiliki siapapun dan di media manapun dia bekerja. Yaitu kritis, curiga, tidak boleh langsung percaya ada yang dikatakan narasumber, wajib melakukan cek dan ricek untuk menguji fakta, dan sering mengambil sudut pandang kritis.
Yang bagi orang lain mungkin menyebalkan. Kecuali kalau si wartawan mau menjadi wartawan rilis, yakni memuat begitu saja press release, keluaran berita, yang dibuat sumber berita. Entah itu perseorangan atau lembaga, atau bahkan narasumber perseorangan yang menanggapi suatu peristiwa dari sudut pandang dia. Sama-sama senang, kata orang, meskipun lalu medianya jadi sebagai corong dan tentu tidak akan disukai audiens.
Di bulan Ramadhan, pekerjaan wartawan ini berisiko membuat orang tersinggung, khususnya narasumber yang ditanyai dengan nada kritis seperti tidak dipercaya. Orang boleh marah tapi dia melakukan itu sesuai perintah atasannya, atau juga inisiatifnya sendiri karena merasa jawaban si narasumber hambar atau terlalu generik. Mungkin perlu ada fatwa dari lembaga agama, agar si wartawan tidak takut berdosa ketika bertanya hal yang membuat narsum kesal bahkan marah.
Bulan Ramadhan mestinya membuat semua orang, termasuk pejabat, pemegang kekuasaan, memperbanyak sabar dan menahan amarah. Tetapi karena pekerjaan wartawan adalah mengorek-ngorek secara kritis—sesuai prinsip jurnalistik—tidak heran lalu narasumber menjadi tersinggung. Wartawan yang berani dan menuruti perintah atasannya seperti menghadapi buah si malakama. Menjalankan perintah, tidak disukai narasumber, tidak menjalankan kena marah boss di kantor.
Semoga wartawan tetap tabah dan terus mencari upaya supaya tidak dibenci narasumber dan tidak dimarahi atasan. Ya cari cara yang baik agar tujuan tercapai dan sama-sama senang, yang tentu tidak mudah. Kalau kita lihat liputan di pengadilan, upaya wartawan mendapat komentar dari terdakwa saat doorstop selalu dihalang-halangi petugas, meskipun adalah hak terdakwa untuk memberi keterangan.
Wartawan kerap marah, tetapi pihak kejaksaan merasa perlu membatasi komentar dari narapidana, entah untuk alasan apa. Pastilah muncul emosi dari wartawan peliput karena harus membuat berita sesuai penugasan dari kantor.
Apakah batal puasanya? Biarlah Allah SWT yang menilainya. Atau mungkin perlu juga fatwa dari majelis ulama agar ada pijakan kerja bagi para pekerja pers di lapangan selama bulan puasa ini. ***
Sebenarnya kalau mau jalan mudah, kerja wartawan menjadi lebih enak, meski itu nanti tidak akan dikehendaki media yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar jurnalistik. Yaitu, tunggu saja press release, keluaran informasi dari lembaga atau pihak-pihak terkait dan tambahkan sedikit informasi sebagai pelengkap basa-basi. Beres deh. Tetapi pastilah Boss di kantor tidak senang. Kecuali barangkali media-media yang memang suka membuat senang pejabat atau lembaga yang menjadi bidang liputannya.
Wartawan lalu tinggal duduk-duduk saja di press centre, tunggu berita, atau tunggul email, atau informasi yang disebarkan lewat grup WhatsApp. Biasanya malah dengan foto dan keterangan, lalu tinggal edit sedikit, ubah judul agar tidak seragam, dan muat. Aman deh.
Ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang harus kritis, memberi pencerahan bagi audiensnya, dan berpihak pada publik, karena pastilah angle berita dari rilis lembaga pemerintah apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, sesuai dengan keinginan mereka. Media seharusnya memberikan pandangan kritis, mempersoalkan, mewarnai dengan opini dari pakar, ahli, sehingga berita menjadi lengkap dan bersudut pandang banyak.
Tidak monoton dan satu arah.
Dalam kondisi masyarakat sekarang yang hampir selalu beropini secara kritis dan sudut pandang mereka sendiri melalui media sosial, media yang seperti corong pemerintah, pasti tidak layak baca. Nah, kalau klik sedikit, ya tidak laku. Tidak akan dijadikan acuan. Dan bisa jadi ditinggalkan oleh khalayak. Kalau audiensnya sedikit, maka media seperti ini akan hidup segan mati tak mau, alias bagai kerakap tumbuh di batu. Kerdil dan segitu saja. ***
Ujian bagi pengelola media saat ini berlipat-lipat banyaknya. Pemimpin Redaksi pasti memiliki idealisme untuk menghasilkan berita-berita berkualitas, sesuai standar jurnalistik umum, menjadikan kepentingan masyarakat sebagai titik tolak pemberitaan, membuat berita di media itu diakui masyarakat, dan kritis. Tentu juga harus aktual, cepat, tepat, dan berusaha mendapat simpati dari publik.
Di sisi lain media harus memikirkan pendapatan yang harus diakui saat ini sumber terbanyaknya ada di pemerintah. Swasta menjadikan iklan di media massa konservatif sebagai pelengkap karena audiensnya pun berkurang secara signifikan, dan lebih mengandalkan media baru, media sosial, dan bahkan media (sosial) sendiri, sesuai dengan minat masyarakat.
Kalau pendapatan sedikit, sulit bagi media untuk membuat pemberitaan berkualitas. Secara praktek bantuan kecerdasan buatan/akal mandiri alias AI bisa “memenuhi” halaman/ruang media entah itu cetak, online, ataupun penyiaran. Tetapi karena ruang publik sudah dipenuhi berita aneka macam yang banyak dan berlimpah ruah, untutan masyarakat ke media konvensional, tentu harus berita yang spesial.
Berita yang digarap secara khusus, dengan kritis, sudut pandang berbeda, yang mencerminkan kualitas si pembuat berita. Yang khas, yang unik, yang mendalam. Berita yang memberi inspirasi, yang mencerahkan, yang komprehensif dan menjelaskan duduk persoalan secara proporsional, dan jujur.
Di sinilah lalu terjadi benturan kepentingan, antara sisi idealisme dan sisi ekonomi, yang Bagai buah simalakama. Dan disinilah sebenarnya diperlukan kontribusi masyarakat, crowdfunding, agar media dapat mandiri dan tetap berpegang pada idealisme pers.
Pemerintah tidak mau campur tangan urusan pembinaan pers, membiarkan mereka hidup dan berjuang sendiri. Alasannya independensi, hal yang mungkin benar tetapi tidak lagi sesuai dengan kondisi mutakhir pers nasional. Maunya mengatur, memberitakan sesuai keinginan pemerintah, dan tidak disalah-salahkan.
Maka masyarakat dan lembaga nonpemerintah menjadi jalan keluar terakhir, agar pers tetap independen, kritis, berpihak pada sebesar-besarnya kepentingan publik, yang tentu saja juga tidak akan sanggup mengayomi semua media. Rasanya ini seperti pungguk merindukan bulan.***
Dalam kondisi kehidupan media seperti itu menjalankan tugas kewartawanan dan mengelola media pada hari-hari ini menjadi lebih berat. Puasa menjadi kesempatan memperkuat batin, menerima ujian dengan lebih sabar, dan berusaha berpikir positif. Khususnya ketika mendapati Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump membuat perjanjian kerjasama yang membuat kehidupan pers, khususnya platform digital, semakin terpuruk.
Jalan keluar paling baik adalah pemerintah memberikan kompensasi kepada media seperti saat Indonesia dilanda Covid. Memberikan insentif bagi wartawan, mengurangi pajak, memperbanyak iklan layanan masyarakat tentang program pemerintah, dan seterusnya.
Pemerintah harus memiliki “lawan” seimbang agar penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, sesuai dan demi sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat. Tanpa kontrol media, maka aparat pemerintah akan bekerja sesuka hati, asal bapak senang, dan program kerja dijalankan tidak sesuai standar. Pers tidak boleh mati, karena negara demokrasi memerlukannya.
Apa kabar puasanya? Berat kali bah. Tetapi justru karena itulah Ramadhan kali ini menjadi lebih bermakna bagi kehidupan pers.
Ciputat, 28 Februari 2026.
