KORAN MERAPI — Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kemiskinan Tahun 2025 di Ruang Yudhistira, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (22/10). Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo, dan Ketua Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, serta para pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Ketua Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi Kota Yogyakarta, meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan penurunan secara konsisten. “Penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk menghimpun aspirasi, menyelaraskan persepsi, dan menyusun langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan yang kontekstual,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa forum ini sekaligus membahas usulan program, menyusun rencana tindak lanjut, serta mengoptimalkan alokasi anggaran APBD maupun sumber dana lainnya. Usulan program akan diinput ke dalam sistem perencanaan SPPD dan divalidasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, usulan yang tidak terakomodasi melalui APBD akan dikaji lebih lanjut dalam forum lintas FGD.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam arahannya menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi persoalan kompleks yang perlu “dideteksi dan diobati” secara tepat, layaknya penyakit. “Kita jangan terjebak pada gejala, tetapi menyentuh akar masalah. Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial,” jelas Hasto.
Hasto juga menegaskan pentingnya strategi penanggulangan yang sistematis dan kolaboratif, baik yang bersifat kausatif (penyebab) maupun otomatis (pencegahan berkelanjutan). Ia menyebut bahwa kesuksesan dalam menurunkan kemiskinan harus menyasar langsung pada kebutuhan dasar masyarakat dan melibatkan seluruh elemen: pemerintah, komunitas, masyarakat, akademisi, swasta, dan media.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Cahyo Wibowo, menyampaikan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan konkret dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penguatan peran pelaku usaha lokal. “Kami mendorong pemberdayaan IKM dan UMKM sesuai dengan amanat Permendagri No. 130 Tahun 2018. Penguatan ekonomi masyarakat berbasis kalurahan akan menjadi salah satu strategi efektif dalam mengurangi angka kemiskinan,” tegas Cahyo.
Musrenbang Tematik ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta yang hadir secara luring maupun daring. Dalam diskusi ini, berbagai usulan dan pandangan dari stakeholder dijaring untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun mendatang.
Pemkot Yogyakarta berharap forum ini mampu memperkuat sinergi antar elemen dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, terukur, dan berkelanjutan. (Ags)
