KORAN MERAPI – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpendapat penanganan bencana berskala besar di Sumatera membutuhkan badan khusus yang fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar,”ujar Koordinator FWK Raja Pane saat membacakan salah satu kesimpulan Diskusi Reboan FWK di kantor VOI, Tanah Abang 3, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Bencana ekologis yang melanda Sumatera, hingga hari ini sudah berlangsung sekitar dua minggu.
Laporan dari teman-teman FWK dari berbagai titik bencana jelas menunjukkan bahwa untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terdampak bencana hingga nantinya benar-benar normal kembali, membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan waktu yang relatif lama.
“Untuk bisa benar-benar pulih dan normal kembali butuh waktu beberapa tahun dan biaya sangat besar. Ini butuh badan khusus yang dibentuk pemerintah dan tugasnya fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,”ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers.
Raja Pane kemudian menyebut keberadaan Badan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (selama 2005-2009) dinilainya berhasil menjalankan tugas negara. Di antaranya, membangun kembali infrastruktur (sekolah, rumah, jalan, pelabuhan dan lain-lain).
Bencana mengakibatkan Sumatera luluh lantak, dalam skala berbeda setiap daerah. Efektivitas penanganan bencana sangat diperlukan. Ini urgensi adanya badan khusus yang fokus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari pendataan, perencanaan hingga eksekusi untuk membantu warga dan daerah terdampak bencana.
Ekonom memperkirakan, kerugian akibat bencana ini mencapai puluhan triliun. Sementara BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 50 triliun hanya untuk pemulihan pemukiman yang rusak.
Ini masih perhitungan awal, karena masih banyak kerusakan yang belum terdata, terutama yang terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti kerusakan fisik bangunan sekolah yang rusak.
Laporan dari daerah-daerah terdampak bencana menyebutkan aktivitas pendidikan belum pulih.
Hendry Ch Bangun mengharapkan, kegiatan rehabilitasi rekonstruksi dapat segera diperluas.
Lebih dari itu, keberadaan badan seperti BRR Aceh-Nias ini bisa bekerja profesional, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran seperti arahan Presiden Prabowo, agar tidak ada orang— siapa pun entah pejabat atau pengusaha— yang mengambil keuntungan dan memperkaya diri dari bencana ini.
Selanjutnya, bagi A.R. Loebis, wartawan senior, penyair dan pemerhati lingkungan, bencana ekologis di Sumatera ini menjadi momentum pemulihan fungsi hutan. “Dan, tindak tegas perusak hutan,”ujar Loebis.
Setelah jaringan listrik dan telekomunikasi dapat dipulihkan, perbaikan jalan- jalan dan jembatan juga mulai diperbaiki. Tapi ini masih terbatas di titik-titik bencana yang dapat dijangkau.
Tapi, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mencapai daerah-daerah terisolasi terdampak bencana masih butuh waktu cukup panjang, ujar Raja.
Ini dapat konfirmasi dari teman-teman FWK dari daerah terdampak bencana. Contoh, sejumlah akses jalan darat masih putus, di antaranya Jembatan Kreung Tingkeum. Akibatnya urat nadi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen, Aceh, belum dapat bergerak. (Rls)
