KORAN MERAPI – Menghadapi tantangan demokrasi yang kian kompleks, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara resmi membuka agenda Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan, Senin (20/4). Mengusung tema “Aktivisme Perempuan Yogyakarta dalam Partisipasi Demokrasi yang Bermakna”, kegiatan ini digelar di Hotel Harper Malioboro By Aston Yogyakarta, berlangsung hingga Selasa, 21 April 2026.
Kegiatan ini lahir dari kegelisahan atas realitas politik di mana keterlibatan perempuan sering kali terjebak dalam batas tokenisme, hadir hanya sebagai pemenuh kuota administratif tanpa kekuasaan yang nyata. Bakesbangpol menekankan bahwa demokrasi substantif hanya bisa tercapai jika perempuan memiliki akses penuh, representasi kuat, serta ruang aman dari kekerasan dan diskriminasi.
“Partisipasi yang bermakna tidak boleh hanya diukur dari kehadiran fisik. Kita harus memastikan suara dan kepentingan perempuan menjadi penentu arah kebijakan publik, bukan sekadar pelengkap,” tegas Polana Setiya Hati, S.Si., M.M., Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Yogyakarta, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Dalam sesi pembuka, dipaparkan sejumlah tantangan berat yang masih membayangi aktivisme perempuan, di antaranya, yaitu Hambatan Struktural; penempatan kader perempuan pada nomor urut “sepatu” (non-strategis) dalam daftar calon legislatif.
Kemudian Budaya Patriarki; tekanan sosial yang membatasi gerak perempuan di ruang publik.
Selanjutnya Kekerasan Berbasis Gender Digital; fenomena doxing dan pelecehan verbal di ruang siber yang menciptakan efek pembungkaman (silencing effect).
Lalu Interseksionalitas; hambatan berlapis yang dialami oleh perempuan difabel dan kelompok marginal lainnya.
Selama dua hari, para aktivis muda dari berbagai Ormas dan kader partai politik di Kota Yogyakarta dibekali materi intensif dari para pakar, antara lain: Prof. Dr. Amalinda Savirani (Fisipol UGM), yang membedah tantangan reformasi kebijakan publik berkeadilan gender.
Kemudian dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta, mengupas solusi atas stereotip dan kekerasan terhadap perempuan.
Lalu ada Dhian Novita Sari (Kaukus Perempuan Politik Indonesia), menyoroti reformasi institusi politik di lembaga legislatif.
Selanjutnya Direktur SAPDA, mendorong kepemimpinan perempuan yang inklusif bagi kelompok difabel, dan juga Ashilly Achidsti, S.IP., M.A (FISIPOL UNY), menganalisis tantangan kebijakan publik di tingkat lokal.
Pendidikan politik ini tidak hanya berhenti pada diskusi teori. Di akhir kegiatan, para peserta ditargetkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan publik yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar penyusunan regulasi yang berperspektif keadilan gender.
Metode evaluasi melalui pre-test dan post-test juga diterapkan untuk memastikan peningkatan kapasitas peserta dalam memahami mekanisme demokrasi yang inklusif.
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen melahirkan kader perempuan yang tangguh dan siap bertarung di ruang kepentingan publik.
“Kita membutuhkan penyelesaian masalah dengan cara berpikir yang benar-benar berpihak pada perempuan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan Yogyakarta menjadi kota yang ramah dan adil bagi seluruh warganya,” tutup Polana. (Rls)
