KORAN MERAPI – Dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang bersiap menyongsong babak baru. Mulai tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Provinsi DIY secara resmi akan menerapkan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKK) di seluruh jenjang sekolah.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan birokratis, melainkan sebuah pernyataan sikap budaya yang tegas. Di tengah gempuran globalisasi yang sering kali mengikis identitas lokal, Yogyakarta memilih untuk kembali ke akar, memastikan bahwa generasi mudanya tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga kokoh secara karakter.
Keputusan untuk melakukan ekspansi massal program ini tentu tidak datang dari ruang hampa. Berdasarkan evaluasi uji coba di sepuluh sekolah percontohan sejak 2024, hasil yang dicapai sangat menggembirakan. Skor rata-rata penilaian karakter siswa mencapai 4,1 dari skala 5,0. Angka ini adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai luhur yang selama ini dianggap kuno oleh sebagian orang, ternyata masih sangat relevan dan efektif untuk membentuk perilaku positif siswa di era digital.
Salah satu kekhawatiran yang sering muncul saat ada kurikulum baru adalah beban belajar siswa. Namun, di sinilah letak kecerdasan strategi Pendidikan Khas Kejogjaan. PKK bukanlah mata pelajaran baru yang akan menambah jam pelajaran atau tumpukan buku di tas siswa. Sebaliknya, ia adalah “ruh” yang disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Konsep integrasi natural ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya menjadi napas dalam setiap proses belajar-mengajar.
Bayangkan ketika seorang siswa mempelajari Pendidikan Agama atau Bahasa Jawa, mereka juga diajak mendalami filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Filosofi ini mengajarkan tentang asal-usul dan tujuan penciptaan manusia, yang secara otomatis membangun rasa tanggung jawab spiritual dan sosial. Begitu pula dalam pelajaran IPS atau Bahasa Indonesia, wacana khas Jogja dapat digunakan sebagai media untuk mengasah empati, tata krama, dan gotong royong. Ini adalah model pembelajaran yang tidak membebani otak, tetapi mengisi hati.
Keberhasilan program ini ke depannya akan sangat bergantung pada kesiapan para pendidik. Guru bukan lagi sekadar penyampai materi pelajaran, melainkan mentor budaya. Oleh karena itu, langkah Dewan Pendidikan DIY untuk terus melakukan bimbingan teknis dan menyiapkan buku panduan yang matang adalah langkah krusial. Materi budaya tidak boleh disampaikan secara kaku; ia harus hidup dalam interaksi sehari-hari di kelas. Guru harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai andhap asor (rendah hati) dan tepa slira (tenggang rasa) yang mereka ajarkan.
Secara filosofis, Pendidikan Khas Kejogjaan adalah upaya “memanusiakan manusia”. Di saat dunia kerja saat ini lebih menghargai soft skills dan kecerdasan emosional, DIY justru sudah memiliki modal sosial yang kuat melalui budayanya. Mengintegrasikan nilai Jogja ke sekolah berarti kita sedang menyiapkan pemimpin masa depan yang memiliki standar moral yang tinggi. Mereka mungkin akan bekerja di perusahaan multinasional atau menjadi ilmuwan dunia, namun nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kerukunan khas Yogyakarta akan tetap menjadi kompas hidup mereka.
Sebagai penutup, penerapan Pendidikan Khas Kejogjaan secara menyeluruh adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Ini adalah bentuk kedaulatan budaya dalam sistem pendidikan. Kita berharap, sekolah tidak hanya meluluskan siswa yang ahli menjawab soal ujian, tetapi juga melahirkan individu yang tahu cara menghargai sesama dan mencintai tanah airnya. Yogyakarta sekali lagi membuktikan bahwa untuk maju ke depan, kita tidak perlu melupakan apa yang ada di belakang. Karakter luhur adalah fondasi terbaik untuk membangun masa depan yang gemilang.
———— ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ●●●●●●●● ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ————
Oleh: Agus Susanto, SE (Wartawan Koran Merapi Yogyakarta)
