KORAN MERAPI – Dalam Rangkaian Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 ini, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY menggelar sarasehan daring bertajuk “Berdaya, Inklusif, dan Adaptif di Era Digital”, Senin (18/5/2026) yang dipusatkan secara luring di Gedhong Pracimasana Lantai 2, Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kominfo DIY guna menjangkau masyarakat luas.
Dalam pembukaan dan sambutannya, Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si., menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Saya mengajak seluruh warga Jogja untuk bersama-sama menjaga agar Yogyakarta tetap menjadi kota yang aman dan nyaman bagi siapa saja. Komunikasi yang baik antar sesama warga menjadi kunci utama untuk mencegah konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran vital ketahanan keluarga dalam membentengi generasi muda dari potensi kenakalan remaja. Menurutnya, keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama dalam memberikan pendidikan moral serta kasih sayang. Langkah ini kemudian didukung oleh lingkungan tingkat kampung sebagai support system yang ikut mengawasi tumbuh kembang anak.
Terkait pelayanan publik, Pemprov DIY menegaskan komitmennya terhadap prinsip inklusivitas di tengah masifnya digitalisasi.
“Pemerintah terus berinovasi membuka kemudahan akses pelayanan secara profesional. Namun, bagi masyarakat yang belum update teknologi atau gagap teknologi, negara menegaskan bahwa mereka harus tetap dilayani dengan baik dan tidak boleh ditelantarkan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan tantangan era digital, khususnya perlindungan anak terhadap gawai. Menunjuk data makro yang mengindikasikan sekitar 47% anak sejak usia dini (1 tahun) telah terpapar internet, Pemprov DIY memandang pentingnya tata kelola sistem digital yang aman serta regulasi kepengawasan yang ketat.
Sarasehan interaktif yang dipandu oleh Yasti Tako Mintardja sebagai moderator ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten untuk membedah tantangan serta peluang transformasi digital dari tingkat filosofis hingga akar rumput.
Pembicara pertama, Hendro Muhaimin, M.A. dari Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, membedah relevansi nilai kebangsaan sebagai penyaring informasi. Mengutip ajaran Kawruh Jiwa karya Ki Ageng Suryomentaram, Hendro mengenalkan konsep “Nandur Srawung” sebagai strategi kebudayaan menangkal polarisasi digital melalui 5 langkah, yakni Pertama, Srawung (Dialog) disini membuka ruang interaksi lintas kelompok agar terhindar dari informasi searah.
Kemudian kedua Tepung (Empati) dimana saling mengenal untuk mengurangi prasangka dan kebencian sosial. Selanjutnya ketiga, Dunung (Kritis) dimana memahami karakter dan pandangan orang lain agar tidak mudah terprovokasi.
Lalu keempat, Tetulung (Kolaborasi), yaitu gotong royong ruang digital untuk penyebaran informasi yang bermanfaat, dan kelima Adiluhung (Persatuan), yang menjadikan etika digital dan keberagaman sebagai fondasi kebangsaan.
Sedangkan Narasumber kedua, Sylvi Dewanjani, MSc., Psikolog, yang juga Ketua KPAI Daerah Kota Yogyakarta, menyoroti pentingnya menciptakan ruang siber yang aman bagi tumbuh kembang anak. Ia menekankan lima kata kunci pencegahan, yaitu Komunikasi yang membahas apa yang dipikirkan dan dialami anak sejak dini.
Selanjutnya Penyeimbangan Aktivitas, yang menjaga porsi seimbang antara fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Kemudian Mengajarkan Emosi, membantu anak mengenali dan memberi nama pada emosi yang dirasakan, dan Mengatur Inner Order, membentuk keteraturan dalam diri anak secara sadar, bukan autopilot serta Mengajak Bersosialisasi, yang mengenalkan kenyamanan interaksi sosial nyata.
Sedangkan Pembicara ketiga, Dwi Nur Rohman, S.Pd. dari KIM Ngesti Tri Tunggal, membagikan pengalaman praktis Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam menjembatani kesenjangan digital pedesaan. Ia mengibaratkan media digital sebagai pedang bermata dua yang membawa peluang sekaligus ancaman, yaitu dari Sisi Positif Sisi Negatif yaitu adanya Ide Konstruktif dan Kreatif, Narasi Polarisasi, Menumbuhkan Bangga Nasional dan Disinformasi dan Hoaks dan Partisipasi Sipil Aktif serta Memperkuat Kebencian.
“Literasi digital mutlak menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat ekonomi-sosial sekaligus meminimalkan risiko perpecahan,” papar Dwi.
Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan forkopimda dan elemen masyarakat DIY secara hibrida, di antaranya: Kepala Badan Kesbangpol DIY, Disdikpora DIY, BKD DIY, DP3AP2 DIY, serta DPMP KKP DIY juga Perwakilan institusi keamanan, BNNP DIY, Korem 072/Pamungkas, Lanal DIY, Lanud DIY, dan Polda DIY, Kepala Dinas Kominfo seluruh Kabupaten/Kota se-DIY.
Sedangkan dari Organisasi kemasyarakatan, yaituTim Penggerak PKK DIY, Karang Taruna DIY, Kwarda Pramuka DIY, Forum Anak Daerah DIY, KPU DIY, Bawaslu DIY, FKUB DIY, serta FP3PD DIY, Lembaga swadaya: IDEA Yogyakarta, Combine Resource Institution, dan Mitra Wacana.
Kemudian Komunitas praktisi, Masyarakat Digital Jogja (MASDJO) dan Paguyuban Digital Jogja (PAIDJO), Mitra strategis pers: Ketua PWI DIY, Forum Komunitas Informasi Masyarakat DIY, serta jajaran Pemimpin Redaksi media cetak, elektronik, dan siber (Tribun Jogja, Harian Jogja, Radar Jogja, Kedaulatan Rakyat, TVRI Yogyakarta, dan RRI Yogyakarta).
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif yang berbobot, baik dari peserta di dalam ruangan maupun warganet di ruang virtual.
Melalui sarasehan Harkitnas ini, Kominfo DIY berharap esensi kemerdekaan digital yang “Berdaya, Inklusif, dan Adaptif” tidak sekadar menjadi jargon, melainkan gerakan kolektif masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan bersatu. Bagi masyarakat yang ingin menyimak kembali jalannya diskusi, rekaman penuh sarasehan tetap dapat diakses melalui kanal YouTube Kominfo DIY. (Ags)
